Wali Kota Sungai Penuh Temui BNPB, Ajukan Dukungan Rehabilitasi Infrastruktur dan Penanganan Bencana
Upaya tersebut dilakukan Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H., saat mendatangi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Jakarta, Kamis (3/9).
Dalam pertemuan itu, Alfin menyampaikan sejumlah usulan pemerintah daerah terkait kebutuhan rehabilitasi infrastruktur dan penanganan kebencanaan di Kota Sungai Penuh.
Alfin menyampaikan usulan tersebut secara langsung kepada Direktur R.R Infrastruktur BNPB, Dr. Ir. Afrizal Posya, M.A., M.Si. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkot Sungai Penuh untuk memperoleh dukungan pemerintah pusat terhadap berbagai kebutuhan pembangunan dan kebencanaan di daerah.
Pemkot Sungai Penuh Perkuat Infrastruktur dan Kesiapsiagaan Bencana
Alfin mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana.
Menurut dia, kondisi geografis dan potensi bencana yang dapat terjadi membutuhkan dukungan lintas pemerintah agar penanganannya berjalan lebih cepat dan terarah.
Karena itu, Pemkot Sungai Penuh berupaya membangun komunikasi dengan BNPB untuk menyampaikan kebutuhan daerah secara langsung.
“Kami berharap usulan rehabilitasi infrastruktur dan penanganan bencana ini mendapat dukungan BNPB. Ini penting untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat,” ujar Alfin.
Ia menilai dukungan pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah mempercepat penanganan sejumlah kebutuhan infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Selain pembangunan fisik, pemerintah daerah juga ingin meningkatkan kapasitas dalam menghadapi berbagai kondisi darurat yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.
BNPB Minta Usulan Diajukan Secara Rutin
Dalam pertemuan tersebut, BNPB meminta Pemerintah Kota Sungai Penuh menyampaikan usulan penanganan infrastruktur dan kebencanaan secara rutin setiap tahun.
Penyampaian usulan secara berkala dinilai penting agar pemerintah pusat dapat memperoleh gambaran mengenai kebutuhan daerah serta perkembangan penanganannya dari waktu ke waktu.
Dengan mekanisme tersebut, kebutuhan rehabilitasi infrastruktur maupun penanganan bencana dapat masuk dalam proses pengusulan secara berkelanjutan.
Pemkot Sungai Penuh sendiri terakhir kali menyampaikan usulan kepada BNPB pada 2019. Setelah beberapa tahun, Alfin kembali membawa usulan terbaru sebagai bagian dari langkah pemerintah daerah untuk memperjuangkan dukungan pusat.
Kunjungan ke BNPB sekaligus menjadi momentum bagi Pemkot Sungai Penuh untuk kembali membangun koordinasi terkait kebutuhan daerah di sektor kebencanaan.
BNPB menyampaikan komitmen untuk mengupayakan pemenuhan usulan yang disampaikan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
Namun, dukungan tersebut tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah harus melengkapi berbagai persyaratan yang menjadi dasar dalam proses pengajuan.
Karena itu, Pemkot Sungai Penuh perlu menyiapkan dokumen dan kelengkapan administrasi sesuai kebutuhan masing-masing usulan.
Langkah tersebut menjadi bagian penting agar proses pengajuan dapat berjalan sesuai prosedur dan memiliki dasar yang jelas.
Alfin pun berharap komunikasi antara Pemkot Sungai Penuh dan BNPB terus berlangsung setelah pertemuan tersebut.
Menurutnya, koordinasi yang berkelanjutan akan memudahkan pemerintah daerah menyampaikan perkembangan kebutuhan sekaligus menindaklanjuti berbagai usulan yang telah diajukan.
Alfin menegaskan, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada upaya memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai risiko bencana.
Pemerintah membutuhkan dukungan berbagai pihak agar langkah mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan pascabencana dapat berjalan lebih optimal.
Dukungan dari pemerintah pusat diharapkan dapat membantu Kota Sungai Penuh mempercepat rehabilitasi infrastruktur yang membutuhkan penanganan sekaligus meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.
Bagi Pemkot Sungai Penuh, penguatan infrastruktur dan sistem kebencanaan merupakan bagian dari pembangunan daerah yang berdampak langsung terhadap keamanan dan pelayanan masyarakat.
Melalui koordinasi dengan BNPB, Pemkot Sungai Penuh berharap kebutuhan daerah dapat memperoleh perhatian dan dukungan pemerintah pusat sesuai mekanisme yang berlaku.
Langkah tersebut sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.(qhy)
.jpg)
.jpeg)
