Oknum D di DTPH Kerinci Disorot, Atas Dugaan Keterlibatan dalam Oplah Hingga Proyek Irigasi di Hiang

suarakerinci.id, KERINCI – Perhatian publik terhadap seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci berinisial D semakin tajam. Oknum ASN tersebut disorot terkait dugaan keterlibatan dalam pengaturan proyek Optimalisasi Lahan (Oplah) bernilai sekitar Rp8 miliar.

Proyek Oplah yang didanai Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi itu diketahui berlokasi di Kecamatan Sitinjau Laut dan Tanah Cogok. Di tengah proses pelaksanaannya, nama D mencuat dan dikaitkan dengan peran aktif dalam pengaturan hingga pelaksanaan pekerjaan di sejumlah titik lokasi.

Tak berhenti di situ, sejumlah aktivis antikorupsi di Kerinci turut menyoroti kondisi aset pribadi D yang disebut meningkat signifikan pada tahun 2025. Salah satu yang menjadi perhatian adalah informasi pembelian sebidang tanah di kawasan Bedeng 7, yang disebut-sebut merupakan lahan milik mantan Penjabat Bupati Kerinci, dengan nilai transaksi mencapai ratusan juta rupiah.

“Ketika seorang ASN dikaitkan dengan proyek bernilai besar, lalu di saat bersamaan kekayaannya disebut melonjak, tentu wajar jika publik mempertanyakan sumber dan prosesnya,” ujar Arsya, salah satu aktivis di Kerinci.

Selain proyek Oplah, sumber internal juga menyebut D diduga ikut terlibat dalam pengaturan pekerjaan proyek irigasi di wilayah Hiang, dengan jumlah titik pekerjaan yang disebut mencapai sekitar 24 lokasi. Informasi ini kian menambah daftar pertanyaan terkait batas kewenangan dan peran ASN tersebut.

Para aktivis menegaskan bahwa ASN dilarang terlibat langsung dalam pengaturan maupun pelaksanaan proyek pemerintah karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada kualitas pekerjaan serta membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran.

“ASN seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas birokrasi. Jika justru terseret dalam proyek dan diiringi isu lonjakan kekayaan, maka kepercayaan publik bisa terkikis,” ujar aktivis lainnya.

Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Kerinci. Aktivis mendesak agar dilakukan pemeriksaan internal secara menyeluruh, termasuk penelusuran asal-usul harta kekayaan D, guna memastikan persoalan ini terang dan tidak terus menjadi spekulasi di ruang publik.

Hingga berita ini diterbitkan, ASN berinisial D telah dihubungi melalui pesan WhatsApp dan sambungan telepon. Meski pesan diketahui telah terbaca, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan. Sikap tersebut justru menambah tanda tanya di tengah masyarakat.(qhy)