Drama Pokir , Surmila : DPRD dan Pemkab Kerinci Sepakat Pembangunan Kerinci Didasarkan Atas Skala Prioritas
Bahkan tidak mungkin keberadaan Pokir justru berpotensi menimbulkan konsentrasi pembangunan di wilayah tertentu saja, terutama di daerah pemilihan (dapil) tempat anggota DPRD bersangkutan terpilih.
“Biasanya Pokir ini dialokasikan di desa asal atau basis dukungan anggota dewan. Lalu bagaimana dengan desa yang tidak punya wakil di DPRD?” ujar Rozi, salah seorang aktivis muda Kerinci, Sabtu (1/11).
Menurutnya, kondisi tersebut cukup berisiko mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kerinci. Jika alokasi Pokir tidak diatur secara proporsional, maka dikhawatirkan akan memperlebar ketimpangan antarwilayah.
“Masyarakat bisa lihat nanti, pembangunan akan menumpuk di desa atau dapil tertentu saja. Yang punya wakil banyak di DPRD pasti lebih diuntungkan,” sindirnya
Isu ini pun kembali memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana DPRD seharusnya berperan dalam mendorong pemerataan pembangunan. Publik berharap, antara kepentingan politik dan kebutuhan masyarakat luas dapat diseimbangkan agar pembangunan di Kabupaten Kerinci benar-benar merata dan berkeadilan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kerinci, Surmila menjelaskan selaku lembaga Legislatif pihak DPRD dan Pemkab Kerinci telah melaksanakan Pembahasan dalam kegiatan pembangunan Infrastruktur Kerinci.
"Kita DPRD dan Pemkab Kerinci Sepakat mengedepankan skala prioritas dalam proses pelaksanaan pembangunan di Kerinci, tentunya yang memang sangat dibutuhkan masyarakat,"sebutnya.
Soal pengalokasiannya, lanjutnya tidak ada hubungannya dengan Pokir, untuk lokasi tentunya didasarkan usulan masyarakat yang disampaikan baik ke Pemkab Kerinci melalui Musrenbang hingga langsung menyampaikan aspirasi ke DPRD Kerinci.
"Namun yang jelas, DPRD dan Pemkab Kerinci lebih mengedepankan unsur keadilan, tentunya bagi kesejahteraan masyarakat, tidak ada unsur kepentingan Pribadi,"tegasnya.(qhy)
.jpeg)
.jpeg)
