Terkait P3-TGAI, Dirjen SDA dan Inspektorat Jendral Kemen PUPR Evaluasi Kinerja Satker OP dan Kepala BWSS VI

Bahkan, tidak sedikit masyarakat meminta agar Dirjen SDA dan Inspektorat Jendral Kementerian PUPR untuk mengevaluasi kinerja Satker OP dan Kepala BWSS VI Jambi.
"Dikarenakan permasalahan P3 TGAI dari tahun-ketahun syarat kepentingan oknum dan tidak adanya azas manfaat bagi petani pemakai air,"ungkap salah seorang aktivis Kerinci, Ruslan.
Baca Juga :
16 Paket P3-TGAI Sungai Penuh Bermasalah
Ditambahkannya, sejauh ini banyak problema yang ditimbulkan akan pelaksanaan P3-TGAI yang dialokasi di Kerinci dan Sungai Penuh, mulai dari pelaksanaan kegiatan yang diduga asal jadi, Kelompok tani yang hanya formalitas belaka dengan membawa pekerja dari luar desa lokasi hingga minimnya pengawasan.
"Diduga kuat ada oknum tertentu yang mengendalikan serta menjadi pelaksana proyek P3-TGAI ini, kelompok tani selaku penerima hanya kedok belaka,"tegasnya.
Untuk itu, lanjutnya selaku masyarakat dirinya meminta kepada Dirjen SDA Kementerian PUPR dan Inspektorat Jendral Kementerian PUPR untuk bertindak tegas terhadap Satker OP dan Kepala BWSS VI dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan P3-TGAI di Kerinci dan Sungai Penuh.
"Harusnya kelompok tani penerima ditunjuk seselektif mungkin dan transparan, jangan sampai ada kelompok tani titipan dari oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi,"sebutnya.
"Jika kelompok tani selaku penerima proyek P3-TGAI memang riil kelompok tani setempat dengan anggota warga setempat, secara otomatis proyek irigasi ini dibangun dengan baik, tidak seperti sekarang boleh dicek secara keseluruhan, sangat memprihatinkan,"jelasnya.(qhy)