Tidak Transparan Soal Kompensasi, PLTA Diprotes Warga
Menurut Warga, sejak pintu air PLTA Sungai Tanjung Merindu dibangun, masyarakat matapenchariannya di sektor pertanian, perikanan sungai, dan nelayan darat menjadi terganggu.
Ironisnya, pihak PLTA yakni bagian humas Aslori yang disebut-sebut sebagai pihak yang menjembatani permasalahan tersebut justru tidak transparan dalam penyelesaian permasalahan tersebut.
Warga dari dua desa di wilayah tersebut menyesalkan kepala desa (kades) berpihak kepada pihak perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang beroperasi di daerah mereka.
Hal ini dipicu oleh ketidakjelasan pemberian kompensasi dari perusahaan kepada masyarakat terdampak. Terkait akan dinormalisasinya sungai Tanjung Merindu untuk kegiatan proyek PLTA Kerinci.
Meskipun pihak PLTA telah menjalin kesepakatan dengan sebagian kecil kepala keluarga (KK) dan memberikan kompensasi. Namun mayoritas warga masih bertahan pada sikap penolakan.
Mereka menilai, kepala desa justru terkesan menutupi informasi dan lebih berpihak pada kepentingan perusahaan.
"Kami tidak ada ketua, kami bergerak sendiri. Kepala desa sudah berpihak kepada mereka (perusahaan PLTA, red). Kami tidak rela," ujar Erniati ibu-ibu yang ikut aksi penolakan.
Warga lain meminta Jusuf Kalla untuk turun langsung melihat kondisi masyarakat yang terdampak dan memecat Humas PT KMH, Aslori yang diduga sudah bermain dengan Kades.
"Kita tidak ingin ada gesekan antara masyarakat dengan perusahaan, makanya kami ingin pihak PLTA langsung berkomunikasi dengan warga bukan dengan Kades," ungkapnya.(qhy)
.jpeg)
