Breaking News

Berprestasi, Bupati Kerinci Dipercaya Sebagai Sekretaris Bidang Kehutanan APKASI

Suarakerinci.id, JAKARTA- Dinilai memiliki prestasi dan berjasa dalam pembangunan Daerahnya, Bupati Kerinci, Monadi dipercaya mengemban tugas sebagai Sekretaris Bidang Kehutanan resmi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk masa bakti 2025–2030. 

Pengukuhan pengurus APKASI digelar di Jakarta Pusat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Momentum ini menjadi simbol pengakuan atas kiprah Monadi dalam memperjuangkan isu-isu strategis daerah, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian hutan.

Selain Bupati Kerinci, Monadi, ada sejumlah nama Kepala Daerah yan menjadi pengurus APKASI, yakn Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, terpilih sebagai Ketua Umum. Posisi strategis lainnya diisi oleh Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda sebagai Sekretaris Jenderal, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama sebagai Bendahara Umum, dan Bupati Bandung, Dadang Supriatna sebagai Ketua Harian

“Ini amanah besar yang akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab. Kehutanan adalah isu krusial, apalagi bagi daerah seperti Kerinci yang memiliki kawasan hutan luas dan kaya potensi,” ujar Monadi kepada media usai pelantikan.

Sebagai wadah bagi seluruh pemerintah kabupaten di Indonesia, APKASI memainkan peran penting dalam menyuarakan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat. Termasuk di dalamnya memperkuat sinergi lintas daerah dan meningkatkan efektivitas pembangunan di berbagai sektor, seperti pertanian, pendidikan, infrastruktur, dan tentunya kehutanan.

Pelantikan juga ditandai dengan pembacaan janji organisasi yang dipimpin oleh Mendagri dan diikuti seluruh jajaran pengurus. Dalam ikrar tersebut, para bupati menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas, bekerja secara profesional, serta menjunjung tinggi kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Dengan posisi strategis yang diembannya, Bupati Monadi diharapkan mampu menjadi jembatan penghubung antara daerah berhutan dengan pemerintah pusat, dalam mewujudkan tata kelola kehutanan yang lestari dan berkelanjutan.(qhy)