HUT Sungai Penuh ke 13, HMI Gelar Aksi Pertanyakan Program 100 Hari Kerja Walikota dan Wakil Walikota Hingga Soal Kendaraan Dinas
Suarakerinci.id, SUNGAIPENUH- Di Hari oeringatan HUT Kota Sungai penuh ke 13, Himpunan Mahasiswa ISlam (HMI) cabang Kerinci menggelar aksi, guna mempertanyakan program 100 hari Kerja Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh.
Tidak hanya itu saja, para peserta aksi juga mempertanyakan keseriusan Pemkot Sungai Penuh dalam mengatasi permasalahan banjir, sampah hingga pada mempertanyakan pengadaan kendaraan Dinas Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh.
Pada aksi yang digelar di depan Kantor DPRD Sungai Penuh para Mahasiswa yang tergabung dalam HMI cabang Kerinci memblokade jalan sehingga kendaraan rombongan Gubernur Jambi tdak bisa lewat.
"Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi kamike Gubernur Jambi dan Walikota Sungai Penuh, sekaligus mengevaluasi 100 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh,"ungkap Fengki Efriza Ketua HMI Kerinci.
Pada kesempatan tersebut pihaknya juga mempertanyakan tentang penanganan sampah di Kota Sungai Penuh, penanaganan banjir di Kota Sungai Penuh. Karena untuk mengatasi permasalahan banjir di Sungai Penuh perlu kerjasama dengan Pemprov Jambi,"tegasnya.
Sementara itu, Walikota Sungai Penuh, Ahmadi Zubir pada kesempatan tersebut menjelaskan program 100 hari kerja tidak ada dalam undang-undang itu merupakan tekad kami untuk merubah pola kerja dan etika masyarakat, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan.
"Kalau soal sampah kita bisa lihat sendiri, kalau soal banjir dari Kabupaten dan Kota yang ada siapa yang paling sering menyuarakan soal banjir hah. menangani banjir hingga TPA bukan seperti membalik telapak tangan,"tegasnya.
Terkait soal mobil dinas Walikota, lanjutnya kendaraan dinas yang digunakannya saat ini sudah pernah mengalami kecelakaan dan dua bulan di perbaiki, itu sangat mengkhaawatirkan pihaknya.
"Itu ada dalam undang-undang kita berhak dapat fasilita skendaraan dinas, untuk pengadaannya itu dianggarkan TPAD sendiri dan dibahas dengan DPRD, kalau setuju ya kita laksanakan kalau tidak ya sudah,"sebutnya.(qhy)
