Wako Alfin Ungkap Arah Perubahan APBD Sungai Penuh 2026, Anggaran Disesuaikan dengan Kebutuhan Pembangunan
Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyesuaian kebijakan keuangan daerah untuk menghadapi kebutuhan pembangunan hingga penghujung tahun anggaran. Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama DPRD akan membahas kembali struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sesuai perkembangan kondisi serta hasil pelaksanaan APBD sepanjang tahun berjalan.
Rapat paripurna berlangsung dengan kehadiran Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hardizal, S.Sos., MH dan Emrizal, S.Pt., serta seluruh anggota DPRD Kota Sungai Penuh.
Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh Alpian, SE., MM, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, pejabat struktural dan sejumlah undangan lainnya juga mengikuti agenda tersebut.
Dalam penyampaian pengantarnya, Wali Kota Alfin menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap APBD seiring perubahan kondisi ekonomi dan perkembangan pelaksanaan program sepanjang tahun 2026.
Pemerintah juga melihat capaian realisasi anggaran pada semester pertama sebagai salah satu bahan dalam menyusun perubahan APBD. Selain itu, pemerintah mempertimbangkan kebutuhan strategis pembangunan yang harus berjalan sampai akhir tahun anggaran.
Dengan kondisi tersebut, perubahan APBD tidak sekadar berkaitan dengan perubahan angka dalam dokumen keuangan daerah. Pemerintah Kota Sungai Penuh menggunakannya sebagai instrumen untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kondisi aktual serta kebutuhan masyarakat.
Wali Kota Alfin menekankan pentingnya menjaga efektivitas program prioritas pemerintah daerah. Karena itu, penyesuaian anggaran harus mengarah pada kebutuhan yang memiliki manfaat bagi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Langkah tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga pengelolaan keuangan daerah agar tetap responsif. Ketika kondisi ekonomi, realisasi program, atau kebutuhan pembangunan mengalami perubahan, pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan anggaran melalui mekanisme perubahan APBD.
Pembahasan perubahan APBD 2026 juga akan mencakup tiga komponen utama dalam struktur APBD, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Penyesuaian pada sisi pendapatan akan mengikuti perkembangan kondisi keuangan daerah dan proyeksi penerimaan hingga akhir tahun. Sementara itu, sisi belanja perlu menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
Pada sisi pembiayaan, pemerintah juga perlu melihat kondisi fiskal daerah serta kebutuhan anggaran yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan.
Dengan demikian, perubahan APBD 2026 akan menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan APBD yang telah berjalan. Pemerintah Kota Sungai Penuh akan menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk menyusun proyeksi kebutuhan anggaran sampai akhir tahun.
Bagi masyarakat, pembahasan perubahan APBD memiliki arti penting karena kebijakan anggaran daerah berkaitan langsung dengan berbagai program pemerintah. Anggaran daerah dapat mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta program prioritas lainnya sesuai kebijakan pemerintah daerah dan kemampuan fiskal.
Karena itu, pembahasan antara eksekutif dan legislatif menjadi tahapan penting sebelum pemerintah menjalankan perubahan anggaran.
Wali Kota Alfin berharap DPRD Kota Sungai Penuh dapat segera melakukan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 secara komprehensif bersama Pemerintah Kota Sungai Penuh.
Pembahasan tersebut nantinya akan mempertemukan berbagai kebutuhan pemerintah daerah dengan fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran yang dijalankan DPRD.
Pemerintah daerah juga akan menyiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengikuti pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD.
Alfin meminta TAPD dan seluruh perangkat daerah mengikuti setiap tahapan pembahasan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Arahan tersebut penting karena perubahan APBD harus mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Setiap penyesuaian anggaran perlu mempertimbangkan dasar hukum, kemampuan keuangan daerah, kebutuhan program, serta target pembangunan yang hendak dicapai.
Selain itu, perangkat daerah perlu menyampaikan data dan kebutuhan program secara jelas selama proses pembahasan. Dengan begitu, pemerintah dan DPRD dapat melihat secara lebih utuh alasan setiap penyesuaian anggaran.
Pembahasan anggaran juga membutuhkan koordinasi antarperangkat daerah. Setiap OPD memiliki program dan kebutuhan masing-masing sehingga sinkronisasi menjadi bagian penting dalam proses perubahan APBD.
Pemerintah Kota Sungai Penuh kemudian akan melanjutkan proses tersebut bersama DPRD sesuai tahapan pembentukan peraturan daerah.
Alfin turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Sungai Penuh atas dukungan, masukan, serta kerja sama dalam proses pembangunan daerah.
Menurutnya, komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Kedua lembaga tersebut memiliki fungsi berbeda, tetapi sama-sama berperan dalam proses pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Perubahan APBD 2026 juga menjadi momentum untuk melihat kembali pelaksanaan program pemerintah selama periode sebelumnya. Pemerintah dapat menggunakan evaluasi tersebut untuk mengidentifikasi kebutuhan yang perlu mendapatkan perhatian hingga akhir tahun.
Dalam konteks keuangan daerah, ketepatan perencanaan menjadi salah satu faktor penting. Pemerintah perlu memastikan anggaran yang tersedia memiliki hubungan yang jelas dengan program dan target pembangunan.
Selain itu, realisasi anggaran juga perlu berjalan sesuai jadwal agar program pemerintah dapat memberikan manfaat sesuai target. Karena itu, pembahasan perubahan APBD tidak hanya melihat besaran anggaran, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas penggunaannya.
Masyarakat pada akhirnya menunggu dampak nyata dari kebijakan anggaran tersebut. Program pembangunan dan pelayanan publik membutuhkan dukungan anggaran yang terencana agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
Melalui perubahan APBD 2026, Pemerintah Kota Sungai Penuh berupaya menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan yang terjadi sepanjang tahun. Penyesuaian itu sekaligus menjadi bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah.
Raperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD Kota Sungai Penuh. Pemerintah berharap proses tersebut berjalan secara terbuka, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai agenda pembahasan, Raperda tersebut nantinya dapat berlanjut menuju proses penetapan menjadi Peraturan Daerah.
Bagi Kota Sungai Penuh, perubahan APBD 2026 memiliki posisi penting karena pemerintah perlu memastikan kebijakan anggaran tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan hingga akhir tahun.
Terlebih lagi, dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat dapat berubah sepanjang tahun. Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan ruang untuk melakukan penyesuaian melalui mekanisme APBD Perubahan.
Wali Kota Alfin berharap seluruh proses pembahasan menghasilkan kebijakan anggaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga berharap kerja sama antara Pemerintah Kota Sungai Penuh dan DPRD terus terjaga sehingga agenda pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan.
Dengan dimulainya pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026, perhatian kini tertuju pada proses pembahasan antara TAPD Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Badan Anggaran DPRD. Tahapan tersebut akan menentukan berbagai penyesuaian dalam struktur anggaran daerah untuk pelaksanaan program sampai akhir 2026.
Pada akhirnya, pemerintah menargetkan pengelolaan anggaran yang lebih sesuai dengan kondisi aktual serta kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendorong pembangunan Kota Sungai Penuh agar semakin maju, adil, dan sejahtera.(qhy)
.jpg)
.jpeg)
