DPRD Kerinci Diminta Turun Tangan Awasi Proyek P3-TGAI yang Tengah Dimonitoring Kementerian

suarakerinci.id, KERINCI- Kisruh pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Kerinci mendapat perhatian masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci diminta tidak hanya menunggu laporan, tetapi ikut turun langsung melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang bersumber dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI.

Permintaan tersebut muncul di tengah proses monitoring pelaksanaan P3-TGAI di Kabupaten Kerinci yang saat ini dilakukan pihak Kementerian. Masyarakat berharap DPRD Kerinci dapat ikut mengambil bagian dalam pengawasan sehingga pelaksanaan program benar-benar sesuai ketentuan, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah seorang warga Kerinci, Rusdi, meminta anggota DPRD Kerinci ikut turun bersama pihak Kementerian untuk melihat langsung kondisi proyek P3-TGAI di lapangan.

“Kalau bisa Pak Dewan juga ikut turun monitoring. Ini kan sudah heboh masalah P3-TGAI, harusnya ditindaklanjuti,” ungkap Rusdi.

Menurut Rusdi, persoalan yang berkembang terkait P3-TGAI tidak cukup hanya dibahas berdasarkan informasi yang beredar di tengah masyarakat maupun media sosial. DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dinilai perlu melihat langsung kondisi proyek dan meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait.

DPRD Diminta Jalankan Fungsi Pengawasan

Rusdi menilai keterlibatan DPRD Kerinci penting untuk memastikan informasi mengenai pelaksanaan proyek sesuai dengan fakta di lapangan.

Pengawasan DPRD terhadap proyek fisik yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat pada prinsipnya dapat diarahkan untuk memastikan pekerjaan berjalan tepat sasaran, sesuai ketentuan dan spesifikasi teknis, serta tidak merugikan masyarakat setempat.

Karena itu, DPRD tidak harus hanya menunggu laporan. Anggota dewan dapat melakukan kunjungan lapangan untuk melihat kondisi pekerjaan secara langsung, termasuk mencermati progres, kualitas fisik, keberadaan kelompok penerima manfaat serta kesesuaian pekerjaan dengan tujuan program.

“Ini kan manfaatnya juga bagi masyarakat kita di Kerinci. Harusnya fungsi pengawasan bisa lebih dijalankan. Baik itu dari proses penunjukan pelaksananya, keaslian anggota kelompok, hingga fisik dari bangunan itu sendiri,” sebut Rusdi.

Pengawasan Tidak Hanya Menilai Fisik Bangunan

Masyarakat meminta pengawasan terhadap P3-TGAI dilakukan secara menyeluruh. Artinya, pemeriksaan tidak sebatas melihat apakah saluran irigasi atau bangunan telah selesai dikerjakan.

Aspek administrasi dan kelembagaan kelompok penerima program juga dinilai penting untuk diperiksa. Hal tersebut antara lain menyangkut proses pembentukan atau penunjukan kelompok, keabsahan anggota kelompok, kesesuaian penerima manfaat, serta pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

“Jangan hanya melihat hasil akhirnya saja. Prosesnya juga perlu dicek. Siapa kelompoknya, bagaimana proses penunjukannya dan apakah benar kelompok tersebut ada serta anggotanya memang masyarakat yang berhak,” ujarnya.

Dengan pemeriksaan menyeluruh, DPRD dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai pelaksanaan program sekaligus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi atau keluhan secara langsung.

Bentuk Pengawasan DPRD terhadap Proyek Fisik

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD dapat menggunakan sejumlah mekanisme untuk memastikan proyek fisik pemerintah di daerah berjalan sesuai tujuan.

Pertama, kunjungan lapangan. Anggota DPRD dapat mendatangi lokasi proyek untuk melihat kondisi pekerjaan secara langsung. Cara ini penting karena kondisi fisik di lapangan dapat memberikan gambaran mengenai progres dan kualitas pekerjaan.

Kedua, rapat dengar pendapat. DPRD dapat meminta penjelasan dari pihak atau instansi terkait apabila terdapat persoalan yang membutuhkan klarifikasi. Forum tersebut juga dapat menjadi ruang untuk mempertemukan pihak pelaksana dengan masyarakat.

Ketiga, evaluasi laporan dan informasi pelaksanaan. DPRD dapat memeriksa informasi mengenai progres pekerjaan serta mencocokkannya dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.

Dalam konteks P3-TGAI Kerinci, mekanisme tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperjelas berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Pengawasan terhadap proyek pemerintah memiliki sejumlah tujuan penting. Salah satunya adalah mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Pengawasan yang dilakukan sejak proses pelaksanaan hingga pekerjaan selesai diharapkan dapat meminimalkan potensi kecurangan dan memastikan program berjalan sesuai aturan.

Selain itu, pengawasan juga berkaitan dengan kualitas infrastruktur. Pekerjaan irigasi yang dibangun melalui program pemerintah diharapkan memenuhi standar teknis dan dapat digunakan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan.

Dalam kasus P3-TGAI, kualitas pekerjaan menjadi penting karena infrastruktur irigasi berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya petani.

Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan secara fisik, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat setelah infrastruktur tersebut digunakan.

DPRD dan Kementerian Diharapkan Bersinergi

Masyarakat juga berharap DPRD Kerinci dapat bersinergi dengan pihak Kementerian yang saat ini melakukan monitoring P3-TGAI.

Keterlibatan DPRD dalam proses pengawasan dinilai dapat membantu memperjelas informasi mengenai kondisi proyek di lapangan. Jika terdapat persoalan, DPRD dapat meminta penjelasan kepada pihak terkait dan menyampaikan aspirasi masyarakat melalui mekanisme kelembagaan yang tersedia.

Sinergi tersebut juga diharapkan tidak diarahkan untuk mengambil alih kewenangan teknis pihak pelaksana atau pemerintah pusat, melainkan menjalankan fungsi pengawasan DPRD sesuai kewenangannya.

Dengan pengawasan yang dilakukan secara terbuka dan objektif, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana program pemerintah tersebut telah berjalan dan apakah manfaatnya benar-benar diterima kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

P3-TGAI merupakan program yang berkaitan dengan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berharap setiap kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat terhadap kebutuhan irigasi di daerah.

Rusdi berharap DPRD Kerinci tidak hanya menerima laporan dari pihak-pihak tertentu, tetapi juga bersedia turun melihat langsung kondisi di lapangan.

Menurutnya, pengawasan langsung dapat membantu membandingkan antara laporan administrasi dengan fakta pekerjaan yang sebenarnya.

Ia juga berharap persoalan yang berkembang mengenai P3-TGAI dapat diselesaikan berdasarkan data dan pemeriksaan yang objektif, bukan sekadar berdasarkan informasi yang beredar.

Masyarakat Menunggu Langkah DPRD Kerinci

Perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan P3-TGAI di Kabupaten Kerinci masih cukup tinggi.

Monitoring yang dilakukan pihak Kementerian diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai pelaksanaan program tersebut.

Di sisi lain, masyarakat kini menunggu apakah DPRD Kerinci akan ikut turun melakukan pengawasan di lapangan.

Keterlibatan DPRD dinilai penting untuk memastikan fungsi pengawasan terhadap proyek pemerintah berjalan maksimal. Terlebih, program tersebut berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan irigasi dan mendukung aktivitas pertanian masyarakat.

Pada akhirnya, masyarakat berharap seluruh proses P3-TGAI di Kabupaten Kerinci dapat berjalan transparan, tepat sasaran, sesuai ketentuan dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas.

Apabila ditemukan persoalan dalam proses pelaksanaan, masyarakat berharap pihak berwenang dapat melakukan klarifikasi dan pemeriksaan sesuai aturan sehingga setiap informasi yang berkembang dapat diketahui berdasarkan fakta.

Untuk itu, langkah DPRD Kerinci turun langsung ke lapangan bersama pihak terkait dinilai menjadi salah satu bentuk konkret dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memastikan program pemerintah pusat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kerinci.(qhy)