Breaking News

Dilema Pemkab Kerinci Dibawah Kepemimpinan Monadi-Murison, Isu Rebutan Kursi Jabatan Kian Berhembus

Suarakerinci.id, KERINCI- Pemerintahan Kabupaten Kerinci Dibawah Pimpinan Bupati Kerinci, Monadi dan Wakil Bupati Kerinci, Murison tengah menghadapi dilema besar yang memengaruhi stabilitas dan efektivitas birokrasi. 

Isu mengenai rebutan kursi jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kerinci telah menjadi rahasia umum yang ramai diperbincangkan. Drama perebutan posisi ini semakin mencuat pasca pelaksanaan Jobfit atau uji kesesuaian jabatan oleh Pemkab Kerinci beberapa waktu lalu.

Informasi yang beredar mengindikasikan adanya tarik-menarik kepentingan di antara sejumlah pihak dalam memperebutkan posisi strategis di lingkungan pemerintahan. Spekulasi ini semakin kuat pasca Jobfit, yang seharusnya menjadi ajang untuk menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensi dan kapasitas mereka. Namun, proses tersebut kini dianggap sebagai salah satu faktor yang menghambat rencana reshuffle pejabat yang sudah lama dinantikan oleh masyarakat Kerinci.

Salah satu dampak yang terasa dari situasi ini adalah berkurangnya gairah kerja di kalangan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Kerinci. Beberapa pihak menilai bahwa selama masa kepemimpinan Bupati Monadi dan Wakil Bupati Murison, pemerintahan terkesan berjalan di tempat, tanpa adanya kemajuan yang signifikan, terutama dalam hal peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi.

"Ada beberapa instansi Pemkab Kerinci yang jadi rebutan saat ini, salah satunya BKPSDMD Kerinci, Dinas Kesehatan dan sejumlah OPD di Kerinci, bahkan orang yang mengaku dekat dengan Istana sudah mulai mengisi absensi di instansi tersebut,"ungkap sumber yang namanya tidak mau ditulis.

Masyarakat Kerinci, yang sudah lama menunggu perubahan signifikan dalam kepemimpinan daerah, kini menanti langkah konkret dari Bupati dan Wakil Bupati untuk menyelesaikan konflik internal ini. Harapan besar agar reshuffle pejabat bisa membawa angin segar bagi pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kerinci.

Namun, dengan kondisi yang ada saat ini, tantangan bagi Pemkab Kerinci semakin besar. Masyarakat berharap agar proses pengambilan keputusan tidak terhambat oleh kepentingan politik semata dan lebih mengutamakan prinsip transparansi, profesionalisme, serta kepentingan rakyat banyak.(qhy)