Geruduk Kantor DPRD Kerinci, Mahasiswa Singgung Soal Kasus PJU dan Tunjangan Rumdis DPRD
Kegiatan aksi dari Mahasiswa tersebut menarik perhatian publik, hal ini terlihat dimana setelah menyampaikan orasi di luar gedung, mahasiswa kemudian dipersilakan masuk dan duduk bersama dengan Pimpinan serta anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
Dalam forum tersebut, Edilan Kurniawan, Ketua Umum HMI Kerinci-Sungaipenuh, menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja wakil rakyat di Kerinci. Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir publik dihebohkan dengan kasus dugaan korupsi di DPRD Kerinci, yaitu kasus tunjangan rumah dinas dan juga korupsi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang diduga menyeret sejumlah oknum anggota DPRD.
“Kami kecewa karena kasus-kasus ini justru menyeret nama anggota DPRD. Kami dengan tegas menolak tunjangan rumah dinas DPRD Kabupaten Kerinci,” tegas Edilan, yang langsung disambut teriakan setuju dari mahasiswa lainnya.
Dirinya juga menyinggung kasus PJU yang menurutnya mustahil terjadi tanpa adanya keterlibatan DPRD.
"Jika tidak ada campur tangan dari DPRD, maka tidak akan ada korupsi di Kabupaten Kerinci,”sebutnya.
Selaku Mahasiswa dan Generasi Muda Kerinci, dirinya berharap Pimpinan dan anggota DPRD bisa Bersikap transparan dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan, Menghentikan program yang membebani masyarakat, seperti tunjangan rumah dinas.
"Kita juga Mendukung upaya pemberantasan korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum,"tegasnya.
Pada kesempatan tersebut para Mahasiswa juga menyinggung soal kode etik DPRD, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menegaskan anggota DPRD wajib menjaga kehormatan dan tidak melakukan perbuatan tercela, termasuk korupsi.
"Kita akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum dan sikap politik dari DPRD sendiri,"tutupnya.(qhy)
.jpeg)
.jpeg)
