Sering Dikunjungi Gubernur, Kerinci–Sungai Penuh Cuma Kebagian Secuil Anggaran dari Pemprov Jambi

Suarakerinci.id, KERINCI – Meski menjadi dua daerah yang kerap dikunjungi Gubernur Jambi, Al Haris, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh justru kembali menerima alokasi terkecil dalam program-program pembangunan Provinsi Jambi.

Kondisi ini kembali terlihat dalam program bedah rumah tahun anggaran 2025 yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi sebesar Rp 11 miliar. Dari total anggaran tersebut, Kerinci hanya mendapat jatah 31 unit rumah senilai Rp 620 juta, sementara Kota Sungai Penuh lebih memprihatinkan—hanya 30 unit dengan nilai Rp 600 juta, terendah di seluruh Jambi.

Ironisnya, alokasi terbesar diberikan kepada kampung halaman Gubernur Jambi, yakni Kabupaten Merangin, yang menerima 86 unit bantuan senilai Rp1,72 miliar.

Berikut rincian pembagian kuota bedah rumah 2025:

Kabupaten Merangin: 86 unit (Rp1,72 miliar)

Kabupaten Muaro Jambi: 61 unit (Rp1,22 miliar)

Kabupaten Sarolangun: 56 unit (Rp1,12 miliar)

Kota Jambi: 50 unit (Rp1 miliar)

Kabupaten Tebo: 50 unit (Rp1 miliar)

Kabupaten Batanghari: 44 unit (Rp880 juta)

Kabupaten Bungo: 40 unit (Rp800 juta)

Kabupaten Tanjab Timur: 51 unit (Rp1,02 miliar)

Kabupaten Tanjab Barat: 51 unit (Rp1,02 miliar)

Kabupaten Kerinci: 31 unit (Rp620 juta)

Kota Sungai Penuh: 30 unit (Rp600 juta)

Minimnya alokasi tersebut memicu kekecewaan dari masyarakat. Banyak yang menilai bahwa Pemerintah Provinsi Jambi tidak berpihak kepada daerah barat, padahal angka kemiskinan dan kebutuhan rumah layak huni masih cukup tinggi di Kerinci dan Sungai Penuh.

“Sudah sering kami dianaktirikan dalam kebijakan anggaran provinsi. Kini dalam program bedah rumah pun kami lagi-lagi diabaikan,” ungkap Bobi, tokoh masyarakat Kerinci.

Selain soal bantuan sosial, kondisi jalan provinsi di wilayah Kerinci juga turut menjadi sorotan. Warga mengeluhkan banyaknya ruas jalan rusak parah, khususnya di kawasan Danau Kerinci dan Keliling Danau, yang hingga kini belum mendapatkan penanganan dari Pemerintah Provinsi.

“Jalan rusak dibiarkan bertahun-tahun, bantuan sosial pun selalu minim. Di mana keadilan untuk Kerinci?” keluh Darsi, warga Kecamatan Gunung Raya.

Ruas-ruas jalan yang dipenuhi lubang besar dan permukaan aspal yang hancur menjadi pemandangan harian pengendara, dan menjadi penghambat aktivitas ekonomi warga.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Jambi terkait dasar penentuan kuota program bedah rumah 2025 ini.(qhy)