Dinilai Terlalu Mengutamakan Pokir, Dana UP Dinas PUPR Dipangkas DPRD
Pihak Dinas PUPR Kerinci mengakui akan kurang terpeliharanya infrastruktur di Kabupaten Kerinci, hal ini dikarenakan minimnya Uang Persediaan (UP) yang dimiliki Dinas PUPR Kerinci.
"Jangankam untuk tambal sulam, untuk tebas bayang saja kita kewalahan saat ini,"ungkap salah seorang pegawai Dinas PUPR Kerinci.
Saat ini, lanjutnya dana UP yang tersedia hanya Rp 600 Juta, anggaran ini sangat minim. Anggaran tersebut jauh turun dari tahun 2021 yang mencapai angka Rp 1 Milyar.
"Dulu pas masih jadi UPTW anggaran dana UP mencapai angka Rp 9 Milyar itupun sulit untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan infrastruktur terutama jalan, seperti tambal sulam, cuci parit dan tebas bayang,"sebutnya.
Minimnya anggaran pemeliharaan Infrastruktur di Kerinci, lanjutnya tidak terlepas dari tidak adanya dukungan dari anggota DPRD Kerinci untuk memperjuangkan anggaran dana UP.
"Anggaran kita dipangkas habis ditingkat DPRD Kerinci, yang ada anggota DPRD sibuk memperjuangkan lokasi proyek baru. Saya sangat setuju kata masyarakat pembangunan tanpa pemeliharaan sama saja bohong, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasan anggaran,"jelasnya.
Ketua LSM Reaksi, Yudi mengakui kondisi infrastruktur di Kerinci serta lemahnya respon anggota DPRD Kerinci dalam upaya memperbaiki infrastruktur di Kerinci.
"Para anggota DPRD Kerinci sibuk ngurus Pokirnya, harapan kita para wakil rakyat harus mengutamakan kebutuhan masyarakat, jangan kepentingan pribadi,"sindirnya.(qhy)
