Terkait Kisruh Pergantian Pejabat Di Sungai Penuh, KASN Sambangi Pemkot Sungai Penuh
Hal ini dikarenakan banyaknya laporan terutama terkait banyaknya pejabat eselon II setingkat kepala dinas yang di nonjob oleh Walikota Sungai Penuh. Bahkan, dari Hari Rabu hingga Jumat lalu KASN datang ke kantor Walikota Sungai Penuh dan BKPSDM.
Informasi yang diterima diperoleh KASN menyorot pejabat yang dinonjob dan diganti dengan Plt di sejumlah instansi. Sementara menurut aturan pembebasan PNS dari jabatan atau non job dan penurunan eselon dilakukan apabila pejabat tersebut melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan perilaku, maupun pelanggaran berat lainnya.
"Iya KASN turun ke Sungai Penuh temui Walikota dan BKPSDM soal pejabat eselon yang nonjob. KASN memberikan teguran agar Walikota mengikuti aturan. Karena pejabat eselon II tidak bisa di nonjobkan," terang sumber yang minta namanya tak dipublis.
menurutnya, kunjungan KASN meminta Walikota meninjau kembali Keputusan Walikota terkait pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural eselon II lingkup pemkot Sungai penuh.
"Selanjutnya mengembalikan ke posisi semula, atau mengangkat pada jabatan lain yang eselonnya setingkat dengan jabatan sebelumnya melalui asesmen kompetensi,"sebutnya.
Selain itu juga terkait masalah belum dilaksanakan pelantikan pejabat fubgsional penyetaraan Jabatan setingkat eselon IV di Pemkot Sungai Penuh dan memberlakukan jabatan fungsional, seperti yang telah dilakukan semua daerah kabupaten/kota di Indonesia.
Plt kepala BKPSDM Sungai Penuh Nina Pastian dimintai keterangannya membenarkan adanya KASN ke Sungai Penuh terkait sejumlah pejabat yang di nonjob.
"Kedatangan KASN ke Sungai penuh dalam rangka klarifikasi tentang pengaduan masyarakat. Iya tentang pejabat nonjob. BKPSDM sudah menanggapinya, semua berkas yabg diperlukan sudah dilengkapi, " katanya.
Untuk diketahui beberapa waktu belakangan ini ada sejumlah persoalan pelantikan pejabat di Kota Sungai Penuh, diantaranya salah seorang staff ahli yang ikut lelang jabatan berbarengan sekda tidak dilantik satu pun dari tiga calon sedangkan sekda dilantik proses lelang nya bersamaan dengan staff ahli itu.
Selanjutnya ada lporan dari kepala dinas yang di non job ke KASN yang melaporkan terkait proses yang tidak sesuai aturan. sebab nilai Job Fit Belum keluar, jabatan Sudah di PLT kan.
Rekomendasi KASN tidak satu saja tapi Ada 5 semuanya meminta WALIKOTA menindak lanjuti Rekomendasi tersebut, klau tidak di tindak lanjuti, akan berimbas pada banyak hal, Dana DAU terhambat kemungkinan akan dipotong, TPP sulit di bayar karena butuh rekomendasi Kemedagri di bulan Juli Nanti. Pengisian/ lelang jabatan eselon II akan sulit dilaksanakan dikarenakan syaratnya butuh persetujuan KASN. Pergantian pejabat akan susah, pengurusan Pangkat, pensiun Dan pindah akan sulit dilaksanakan sebab aplikasi MY SAPK untuk Kota Sungai Penuh akan di blokir. Proses penerimaan pegawai Dan P3K akan susah dilaksanakan.
Ini semua imbas dari tidak dilaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi KASN.
Selain itu ada sejumlah kepala dinas di beberapa OPD lingkup Kota Sungai Penuh banyak yang dinonjob atau dibebastugaskan dari jabatannya sebagai kepala dinas. Banyak kadis yang kini jadi staf
Di antaranya Kadis Pekerjaan Umum Sungai Penuh Martin saat ini sudah nonjob dan digantikan oleh Plt Kadis PU Khalik Munawar.
Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Hadiyandra juga di nonjob. Demikian juga dengan Kadis Lingkungan Hidup (LH) Kota Sungai Penuh saat ini juga di nonjob jadi staf biasa. Kadis Keluarga Berencana (KB) Sungai Penuh juga nonjob.
Selain dinonjob, sejumlah kepala dinas di Sungai Penuh juga diganti. Beberapa di antaranya dipindahkan. Di antaranya Kadis Damkar Astria Asnawi diganti Leddy Sepdinal. Kadis BKPSDM Sungai Penuh Dedi Wahyudi digantikan oleh Nina Pastian yang menjabat Plt. Sedangkan Dedi Wahyudi pindah jadi staf ahli walikota. Demikian juga dengan kadis kesehatan juga dilakukan pergantian.(qhy)
