Sadis, Mobil Walikota dan Wakil Walikota Kebeli, ADD 16 Desa di Sungai Penuh Malah Ngutang
Ironisnya, ditengah permasalahan tidak cairnya ADD bagi 16 desa untuk tahun anggaran 2021 tersebut, pada saat yang bersamaan Pemkot Sungai Penuh diketahui Justru membeli dua kendaraan operasional baru bagi Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh, dengan anggaran Lebih dari Rp 3 Milyar.
Saat itu, pembelian mobil dinas baru ini sempat menjadi perhatian publik, karena dinilai pemborosan anggaran di tengah pandemi Covid-19 yang tengah melanda dunia.
Kini, persoalan baru mulai mencuat ke publik, yakni ADD tahun 2021 untuk 16 desa di Sungaipenuh tidak kunjung cair hingga saat ini. Publik pun kian geram. Seharusnya, Pemkot Sungaipenuh memprioritaskan pencairan ADD ketimbang membeli mobil dinas baru.
Terkait informasi tersebut, sejumlah pejabat Pemkot Sungai penuh pun saling lempar jawaban dan terkesan lepas tangan akan informasi tersebut.
"Lebih pasnya konfirmasi Kepala Bakeuda dan Bagian Umum,"singkat Asisten III, M Rasyid.
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Sungaipenuh, Afyar, dikonfirmasi terkait permasalahan tersebut membenarkan ada 16 desa yang tidak cair ADDnya. Jadi, untuk sementara jawaban aku, kita akui itu menjadi hutang Kota Sungaipenuh ke desa, yang akan kita lunasi di saat perubahan APBD 2022.
"Yang jelas akan kita bayarkan pada APBD Perubahan 2022, setelah audit BPK keluar. Jumlah sekitar Rp 3,3 miliyar,"ungkapnya.
"Secara aturan boleh, kan kita sudah mengakui sebagai hutang, dan sudah menjadi catatan BPK. Jadi kita wajib memenuhi atau menganggarkan hutang itu di 2022 paling lambat di APBD Perubahan," katanya.
Bukannya mendapat sambutan hangat Penjelasan yang disampaikan Kepala Bakeuda kota sungai penuh justru menuai cibiran dari sejumlah pihak, bahkan penjelasan dan kebijakan dari pihak Pemkot Sungai Penuh dianggap merugikan, karena mengesampingkan anggaran ADD sebesar Rp 3,3 Milyar bagi 16 desa di sungai Penuh.
Sejumlah pihak bahkan menganggap keputusan sepihak tersebut sebagai kesalahan, lantaran pada tahun anggaran yang sama Pemkot Sungaipenuh membeli mobil dinas baru untuk Walikota Sungaipenuh dan Wakil Walikota Sungaipenuh.
Ketua Gerakan Peduli Ekonomi dan Lingkungan Nusantara (GAPELNAS), Deliman, angkat bicara terkait masalah ini. Pihaknya mempertanyakan kemana ADD 2021 untuk 16 desa tersebut dialirkan. Seharusnya, kata Deliman, Pemkot Sungaipenuh harus mengutamakan kepentingan masyarakat banyak, ketimbang membeli mobil dinas baru.
"Pemerintah seharusnya memperhatikan kepentingan umum ketimbang kepentingan pejabat. Karena dengan mandeknya dana ADD ini akan berdampak besar terhadap jalannya roda pemerintahan di desa, dan dapat menciptakan kegaduhan di desa, karena dari ADD itu akan dibayar gaji perangkat desa, BPD, guru ngaji dan kader desa," tegasnya.
"Pemerintah harus jeli dalam menggunakan anggaran. Jika tidak bisa mengutamakan kepentingan publik, silakan lepaskan saja jabatan anda," tutupnya tegas.
Sementara itu, dimintai tanggapannya terkait persoalan ini, Dr Dedek Kusnadi MSi MM, pengamat kebijakan publik yang juga akademisi dari UIN Sultan Thana Syaifudin Jambi, kepada media ini mengatakan, secara aturan Pemkot Sungaipenuh sah-sah saja mengalokasikan dana untuk pembelian mobil dinas. Namun, seharusnya Pemkot Sungaipenuh bisa mengukur skala prioritas, mana yang lebih penting untuk dilaksanakan.
"Seharusnya Pemkot Sungaipenuh bisa melihat skala prioritas. ADD ini kan untuk kepentingan publik, harus didahulukan. Apalagi kegunaan anggarannya untuk membayar honor perangkat desa, guru ngaji dan lainnya, ini tidak bisa ditunda," jelasnya.(qhy)
.jpeg)
