Terkait Jembatan Tanjung Pauh, PUPR Lepas Tangan, Dewan Kebingungan, Bupati Kurang Perhatian
Suarakerinci.id, KERINCI- Tarik ulur pelaksanaan pembangunan jembatan Tanjung Pauh Mudik mengundang perhatian dari sejumlah pihak. Saling tuding terlontarkan antara pihak Eksekutif dengan pihak Legislatif.
Bahkan, pembangunan jembatan yang dua kali dianggarkan dan dua kali gagal tersebut menjadi isu hangat ditengah masyarakat kerinci.
Dinas PUPR selaku instansi terkait seakan lepas tangan, Anggota DPRD Kerinci pun kebingungan, sayangnya permasalahan ini seakan luput dari orang Nomor Satu di Kerinci Bupati Kerinci, H Adi Rozal.
Kisruh terkait pembangunan Jembatan Tanjung Pauh terkuak saat hearing Dinas PUPR Kerinci bersama komisi III di gedung DPRD Kerinci.
Kadis PUPR Kerinci menjelaskan untuk membangun jembatan yang menjadi harapan masyarakat Tanjung pauh, membutuhkan anggaran yang sangat besar yakni lebih kurang mencapai 4 Milyar lebih.
“Secara teknis, anggaran itu sangat tidak cukup. Bentang jembatan mencapai 63 meter dan lebar 4 meter. Kita butuh setidaknya Rp 4 Milliar, baru tuntas,” ungkapnya.
Saat ini, lanjutnya anggaran yang tersedia hanya Rp 1 Milliar, untuk jenis jembatan beton, anggaran tersebut tidak cukup.
Dengan anggaran segitu hanya cukup untuk pengadaan tiang pancang saja. Untuk kelanjutannya, tergantung ketersediaan anggaran nantinya, dan kepastian dewan dalam penganggaran,"sebutnya.
“Kita menawarkan tiga opsi. Pertama penambahan anggaran di APBD Perubahan, kedua jaminan untuk dianggarkan di 2022, dan menggeser anggaran untuk yang bersifat urgen,” jelasnya.
Ditambahkannya, pada tahun 2020 anggaran untuk pembangungan jembatan tersebut juga sudah dianggatkan yakni sebesar Rp 1,5 Milliar, namun tidak ada rekanan yang berani mengerjakan. Sedangkan tahun ini anggarannya berkurang dari tahun lalu, hanya Rp 1 Milliar.
“Kita juga pernah mengusulkan untuk jembatan gantung dengan kebutuhan anggaran Rp 2 Milliar. Namun, masyarakat menginginkan jembatan beton,” terangnya.
Ketua Komisi III, Irwandri saat dikonfirmasi mengaku pihaknya tidak berani menjanjikan tahun depan akan dianggarkan, karena kondisi tahun depan belum tahu seperti apa.
“DPR tidak berani menjanjikan, karena ini terkait masalah dana, situasi sedang covid. Jembatan ini tahun 2020 juga sudah dianggarkan Rp 1,5 Milliar, tidak ada yang lelang, tahun ini dianggarkan lagi, kondisinya seperti ini,” kata dia.
Menanggapi permasalahan tersebut, tokoh masyarakatTanjung Pauh sekaligus mantan anggota Dewan Kabupaten Kerinci dua periode Subur Budiman, menilai bahwa jembatan Tanjung Pauh yang saat ini dalam kondisi rusak parah, sudah menjadi permainan sinetron dalam pusaran Politik.
Hal itu dikarenakan berdasarkan fakta dilapangan.Tahun 2020 ketok palu 1,5 M, ternyata ZONK juga. Tahun 2021 ketok palu 1 M, ZONK Lagi. Kata Dewan tidak ada jaminan anggaran, kata Kadis PU dana tidak cukup, dan masih menunggu petunjuk tuan besar KLB 2,” ujarnya.
“Inikan Aneh, kan sudah ada anggaran 1M. Ya sudah kerjakan saja sesuai anggaran dan rencana tahap awal yakni tahap 1. Kan bisa proyek Multy Years, tahun depan di lanjutkan tahap 2, gitu saja kok repot, Ndak perlulah lempar Sana lempar sini,” tambah Subur Budiman.
Bahkan dirinya menegaskan bahwa, jalan keladang dan ketempat wisata para pejabat saja bisa dianggarkan dengan anggaran mencapai 4 Milyar dalam Satu Tahun. Sementara jalan/jembatan produksi untuk Ratusan hektar sawah petani masih perlu Nota Dinas padahal sudah teranggarkan di RKA. “Rakyat kami jadi korban kalau setiap tindakan berbau Politik,” tegasnya.
Ditambahkannya, apakah mungkin perlu Depati Ninik mamak dan tokoh desa menghadap Bupati lagi untuk permasalahan ini.
“Karena negeri sudah tidak bertuan. Tapi akan sama hasilnya dengan rencana pengendalian banjir desa Tanjung pauh yang realisasinya juga Zonk, akhirnya pejabat hanya untuk pencitraan masuk dusun pakai sepatu boot dan selfie selfie,” beber Subur Budiman.
Bara, tokoh muda Tanjung pauh Mudik juga menayangkan sikap dari pihak Dinas PUPR dan legislatif Kerinci yang baru kali ini bertentangan soal permasalahan proyek, sementara proyek lainnya sepertinya berjalan dengan aman.
"Jika niatnya ingin membangun pasti terlaksana, yang penting ada kesepakatan antara Dewan bersama instansi terkait. Manfaatkan dana yang ada dahulu baru ke tahap selanjutnya, Dinas PUPR jangan lepas tangan Begitu. Anggota Dewan juga jangan menghambat, begitu juga pak Bupati. Ingat ya pak dewan dan Bupati terpilih juga karena suara kami,"tegasnya.(per)
