Anggaran 8 Persen Dana Desa untuk Penanganan Covid 19 di Kayu Aro Disorot
Pasalnya, sejumlah desa di Kerinci, seperti di Kecamatan Kayu Aro dinilai tidak maksimal dalam merealisasikan anggaran 8 persen dari dana desa yang didasarkan atas Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor 2 tahun 2021. Dalam intruksi kementerian Desa/Inmendesa tahun 2021 tersebut.
Hal ini dibuktikan dengan minimnya kegiatan terkait Penanganan Covid dan penunjang pelaksanaan PPKM di Kerinci, apalagi ditengah penerapan status PPKM Level III yang ditetapkan Pemkab Kerinci.
Pantauan suarakerinci.id, sebagian besar Desa di Kerinci, seperti di Kecamatan Kayu Aro tidak memaksimalkan 8 persen dari dana desa tersebut, seperti beberapa desa di Kecamatan Kayu Aro. Dana yang diperuntukkan sebagai dana dukungan PPKM tersebut, seperti pembangunan posko PPKM, honor petugas penyekatan, masker dan sebagainya diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Sebagian Posko Penyekatan di Desa Kecamatan Kayu Aro tak berpenghuni, bahkan beberapa desa hanya memasang spanduk posko di Kantor desa tanpa adanya petugas.
"Di desa kami hanya sepanduk posko yang terpasang, petugasnya entah kemana,"sebut salah seorang warga.
Robi warga Kerinci lainnya menyebutkan sebagian besar desa di Kerinci, memang tidak maksimal memanfaatkan 8 persen dari dana desa tersebut, yang nominalnya berkisar antara 50-80 juta perdesa tergantung besaran dana desa.
"Sebagian masyarakat juga tidak tahu akan keberadaan pos PPKM tersebut, apalagi masalah anggaran poskonya,"katanya.
Sementara itu, Pj Sekda Kerinci, Asraf membenarkan kewajiban setiap desa untuk menganggarkan dana 8 persen dari dana desa untuk mendukung pelaksanaan PPKM di Kerinci.
"Anggarannya harus dimanfaatkan dengan baik, terutama untuk mendukung PPKM. Semoga Covid 19 bisa segera reda dan dikendalikan,"sebutnya.(per)
