Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jadi PR Anggota DPRD Kerinci yang baru
Suarakerinci.com, KERINCI- Usai dilantik sebagai Anggita DPRD Kerinci, ke 30 Anggota DPRD Kerinci memiliki PR penting, salah satunya keseriusan dalam mengawal proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kerinci.
Dalah satunya, keterlambatan proses pelaksanaan tender, yang mestinya dipertanyakan oleh Anggota DPRD Kerinci. Selain itu, prosesi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kerinci lainnya yang tidak baik kualitasnya, bahkan baru seumur jagung sudah rusak.
"PR bagi anggota DPRD Kerinci yang baru, sebagai bukti keseriusannya dalam mendukung pembangunan Kerinci, harus bersikap tegas dan bergerak cepat. Apalagi menyangkut tentang pembangunan di Kerinci,"ungkap Roni warga Kerinci.
Beberapa poin diantaranya, lanjutnya seperti keterlambatan proses tender harusnya jadi perhatian khusus dari Anggota DPRD Kerinci yang baru untuk bisa mempertanyakannya.
"Selain itu, ada sejumlah proyek pembangunan Kerinci yang sudah dilaksanakan, namun baru seumur jagung sudah rusak. Salah satunya seperti jembatan kubang,"sebutnya.
Antoni, salah seorang aktivis Kerinci juga menitipkan pesan masyarakat kepada anggota DPRD Kerinci yang baru, untuk lebih ketat dalam mengawasi pelaksanaan program Pembangunan di Kerinci. Agar mutu infrastruktur Kerinci bisa baik, sehingga tidak kecolongan akibat ulah nakal pihak ketiga selaku pelaksana.
"Kami sebagai masyarakat meminta kepada anggota DPRD Kerinci jangan diam saja, jika ada pelaksanaam pembangunan yang salahi aturan. Seperti tidak memasang papan merek, bahkan banyaknya proyek pembangunan yang asal jadi dilaksanakan,"katanya.
Sejauh ini, lanjutnya program pemerintah Kabupaten Kerinci sangat baik, namun tidak didukung oleh profesionalisme pihak ketiga. Tidak hanya ditingkat pelaksanaan pembangunan dengan APBD Kerinci saja, bahkan pada program pembangunan dengan menggunakan Dana Provinsi Jambi dan program BWSS VI harus jadi perhatian.
"Jangan sampai orang yang mendapat untung masyarakat kita terkena dampak buruknya, seperti pembangunan beberapa drainase dan irigasi BWSS VI yang dilaksanakan di Kerinci yang terkesan asal jadi dilaksanakan, anggota DPRD merupakan wakil kami dalam menyuarakan aspirasi kami,"tegasnya.(per)
Dalah satunya, keterlambatan proses pelaksanaan tender, yang mestinya dipertanyakan oleh Anggota DPRD Kerinci. Selain itu, prosesi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kerinci lainnya yang tidak baik kualitasnya, bahkan baru seumur jagung sudah rusak.
"PR bagi anggota DPRD Kerinci yang baru, sebagai bukti keseriusannya dalam mendukung pembangunan Kerinci, harus bersikap tegas dan bergerak cepat. Apalagi menyangkut tentang pembangunan di Kerinci,"ungkap Roni warga Kerinci.
Beberapa poin diantaranya, lanjutnya seperti keterlambatan proses tender harusnya jadi perhatian khusus dari Anggota DPRD Kerinci yang baru untuk bisa mempertanyakannya.
"Selain itu, ada sejumlah proyek pembangunan Kerinci yang sudah dilaksanakan, namun baru seumur jagung sudah rusak. Salah satunya seperti jembatan kubang,"sebutnya.
Antoni, salah seorang aktivis Kerinci juga menitipkan pesan masyarakat kepada anggota DPRD Kerinci yang baru, untuk lebih ketat dalam mengawasi pelaksanaan program Pembangunan di Kerinci. Agar mutu infrastruktur Kerinci bisa baik, sehingga tidak kecolongan akibat ulah nakal pihak ketiga selaku pelaksana.
"Kami sebagai masyarakat meminta kepada anggota DPRD Kerinci jangan diam saja, jika ada pelaksanaam pembangunan yang salahi aturan. Seperti tidak memasang papan merek, bahkan banyaknya proyek pembangunan yang asal jadi dilaksanakan,"katanya.
Sejauh ini, lanjutnya program pemerintah Kabupaten Kerinci sangat baik, namun tidak didukung oleh profesionalisme pihak ketiga. Tidak hanya ditingkat pelaksanaan pembangunan dengan APBD Kerinci saja, bahkan pada program pembangunan dengan menggunakan Dana Provinsi Jambi dan program BWSS VI harus jadi perhatian.
"Jangan sampai orang yang mendapat untung masyarakat kita terkena dampak buruknya, seperti pembangunan beberapa drainase dan irigasi BWSS VI yang dilaksanakan di Kerinci yang terkesan asal jadi dilaksanakan, anggota DPRD merupakan wakil kami dalam menyuarakan aspirasi kami,"tegasnya.(per)
.jpeg)
