Belasan Pjs Kades Tak Kunjung Urus SK, Hasveri : Masih Ada Desa yang Belum Selesai Evaluasi
Suarakerinci.com, KERINCI- 11 Desa dalam Kabupaten Kerinci yang belum mengambil SK Pjs Kadesnya, sehingga kegiatan dana desa untuk 11 desa tersebut mengalami keterlambatan dalam pencairan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Hasferi Akmal membenarkan masih ada belasan desa yang Pjs kadesnya yang masih dalam proses penerbitan SK.
"Ada 11 desa yang masih proses SK Pjs kadesnya yang masih dalam tahap penandatanganan SK oleh Bupati Kerinci,"ungkapnya.
Meski demikian, lanjutnya APBDes dari 11 desa tersebut tetap diproses, sambil menunggu ditandatanganinya SK dari pejabat yang sah, jumlah tersebut merupakan 11 dari 95 desa yang Kadesnya berstatus Pjs.
"95 desa itulah yang akan menggelar Pilkades 2019 nantinya,"sebutnya
Selain masih ada 11 desa yang status Pjsnya belum di SK kan, lanjutnya hingga saat ini masih ada desa yang belum selesai proses evaluasi dana desanya.
"Selain terkendala ada Pjs kades yang belum mengambil SK, masih adanya desa yang belum menyelesaikan evaluasi dana desa. Ini semua tergantung pemerintah desa masing-masing,"jelasnya.
Hingga berita ini diturunkan belum ada kejelasan kenapa 11 Pjs kades enggan mengurus SK Pjs nya, begitu pula keterlambatan desa dalam menyelesaikan evaluasi dana desanya.(per)
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Hasferi Akmal membenarkan masih ada belasan desa yang Pjs kadesnya yang masih dalam proses penerbitan SK.
"Ada 11 desa yang masih proses SK Pjs kadesnya yang masih dalam tahap penandatanganan SK oleh Bupati Kerinci,"ungkapnya.
Meski demikian, lanjutnya APBDes dari 11 desa tersebut tetap diproses, sambil menunggu ditandatanganinya SK dari pejabat yang sah, jumlah tersebut merupakan 11 dari 95 desa yang Kadesnya berstatus Pjs.
"95 desa itulah yang akan menggelar Pilkades 2019 nantinya,"sebutnya
Selain masih ada 11 desa yang status Pjsnya belum di SK kan, lanjutnya hingga saat ini masih ada desa yang belum selesai proses evaluasi dana desanya.
"Selain terkendala ada Pjs kades yang belum mengambil SK, masih adanya desa yang belum menyelesaikan evaluasi dana desa. Ini semua tergantung pemerintah desa masing-masing,"jelasnya.
Hingga berita ini diturunkan belum ada kejelasan kenapa 11 Pjs kades enggan mengurus SK Pjs nya, begitu pula keterlambatan desa dalam menyelesaikan evaluasi dana desanya.(per)
