Petani Kerinci dan Sungai Penuh Minta BWSS VI Tak Terima Kelompok Tani Titipan untuk P3-TGAI
Petani menilai BWSS VI perlu memastikan setiap usulan benar-benar berasal dari kelompok tani yang membutuhkan pembangunan atau perbaikan jaringan irigasi, bukan kelompok tani yang hanya muncul sebagai formalitas atau melalui pihak perantara.
Salah seorang petani Kerinci, Toni, mengatakan pengurus kelompok tani harus menjadi pihak yang menyampaikan langsung kebutuhan P3-TGAI kepada BWSS VI.
Menurutnya, petani yang mengelola lahan paling memahami kondisi irigasi di wilayah masing-masing. Karena itu, proses pengusulan seharusnya tidak bergantung pada pihak lain yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kelompok penerima manfaat.
"Kalau masih ada P3-TGAI yang dialokasikan di Kerinci dan Sungai Penuh, kami berharap BWSS VI lebih selektif. Jangan menerima kelompok tani titipan. Harus diverifikasi apakah benar kelompok tani tersebut ada dan memang membutuhkan program," ujar Toni.
Toni menilai verifikasi tidak cukup hanya berdasarkan dokumen administrasi. BWSS VI perlu memastikan langsung keberadaan kelompok tani, pengurus, anggota, lokasi persawahan, serta kondisi jaringan irigasi yang mereka usulkan.
Menurut dia, langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya kelompok tani yang hanya digunakan sebagai kendaraan untuk memperoleh program.
"Usulan harus langsung dari pengurus kelompok tani. Jangan melalui perantara atau pihak lain. BWSS VI harus turun mengecek ke lapangan sebelum menetapkan lokasi," katanya.
Ia juga meminta BWSS VI tidak mudah menerima usulan yang dibawa oleh oknum tertentu, termasuk pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan pengelolaan irigasi.
Bagi petani, P3-TGAI merupakan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pengairan sawah. Karena itu, penentuan penerima harus berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Petani tidak meminta penghentian P3-TGAI di Kerinci dan Sungai Penuh. Sebaliknya, mereka berharap alokasi program tetap dipertahankan karena kedua wilayah tersebut merupakan kawasan pertanian yang membutuhkan dukungan infrastruktur irigasi.
Namun, mereka meminta BWSS VI memperbaiki mekanisme penentuan penerima agar program tidak salah sasaran.
"Jangan sampai kelompok tani yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan program, sementara kelompok yang hanya dititipkan bisa masuk," ujar Toni.
Selain memastikan usulan berasal dari pengurus kelompok tani, BWSS VI juga diminta mengecek kondisi saluran irigasi dan kebutuhan lahan sebelum menetapkan lokasi.
Dengan mekanisme tersebut, setiap paket P3-TGAI diharapkan benar-benar memberikan manfaat kepada petani dan bukan sekadar memenuhi daftar administrasi program.
Petani juga mendorong BWSS VI membuka proses pengusulan dan verifikasi secara transparan. Kelompok tani perlu mengetahui persyaratan, tahapan pengusulan, hingga proses penentuan lokasi.
Menurut Toni, keterbukaan tersebut penting agar tidak muncul kecurigaan terhadap proses penetapan penerima P3-TGAI.
"Yang tahu kondisi sawah dan irigasi adalah petani. Jadi, beri ruang kepada pengurus kelompok tani untuk menyampaikan langsung kebutuhannya. Setelah itu BWSS VI yang melakukan verifikasi," katanya.
Petani berharap evaluasi pelaksanaan P3-TGAI sebelumnya menjadi dasar perbaikan untuk program berikutnya.
Mereka menegaskan, persoalan utama bukan keberadaan program P3-TGAI, melainkan bagaimana memastikan program tersebut benar-benar sampai kepada kelompok tani yang membutuhkan.
Karena itu, BWSS VI Jambi diminta lebih selektif dalam menerima setiap usulan, menolak kelompok tani titipan, serta memastikan seluruh pengusulan berasal langsung dari pengurus kelompok tani dan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
Dengan mekanisme tersebut, P3-TGAI diharapkan tetap berjalan di Kerinci dan Sungai Penuh sekaligus memberikan manfaat nyata bagi petani dan jaringan irigasi pertanian. (qhy)
.jpg)
.jpeg)
