Breaking News

Kerinci Kebagian DID Rp 7,5 Milyar, Sungai Penuh Nihil

Suarakerinci.com, KERINCI-Selain menerima Piagam penghargaan Laporan keuangan Hasil Audit BPK RI, pihak Kementerian Keuangan dan Pembendaharaan RI melalui Kepala Wilayah Jambi juga menyampaikan akan penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kerinci sebesar Rp 7,5 Milyar, yang berbeda dengan Sungai Penuh yang sama sekali tidak menerima DID.

Kepala Kanwil Kementerian Keuangan Jambi, Rinardi usai acara penyerahan penghargaan menyampaikan untuk tahun 2017 Kerinci dapat Dana tranfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,015 triliun bagian dari APBD, selain dari Pendapatan Asli Daerah.

Selain itu, Pemkab Kerinci untuk tahun 2017 bakal menerima DID sebesar Rp 7,5 milyar, DID tersebut bisa digunakan Pemkab kerinci pada tahun 2017.

"Untuk pemanfaatannya terserah daerah itu sendiri,"ungkapnya.

Dikatakannya, untuk Sungai Penuh pada  tahun 2017 Sungai penuh akan mendapat dana transfer dari Pemerintah Pusat sebesar lebih dari Rp  Rp 600 milyar. Namun berbeda dengan Pemkab Kerinci Pemkot Sungai Penuh justru tidak mendapat DID. Pasalnya, untuk mendapat DID ada kriteria yang harus dipenuhi yang dinilai oleh Kementerian Keuangan.

"Ada kriteria daerah yang dapat DID, terbesar sarolungun, meski mendapat predikat WDP dari BPK RI namun mendapat DID terbesar, lantaran sembilan kriteria penilaian terpenuhi, terutama dalam pelaporan keuangannya yang tertib, sehingga mendapat penghargaan langsung dari Presiden,"terangnya.

Menanggapi Tidak adanya DID bagi Kota Sungai Penuh, Kepala DPPKD Sungai Penuh, Asrijal mengatakan pihaknya belum mendapat informasi terkait DID tersebut, namun yang jelas Kota Sungai Penuh mendapat predikat WTP Murni berbeda dengan daerah lain yang WTPnya pakai catatan.

Sampai sekarang pihaknya belum mengetahui kriteria mana yang harus dipenuhi untuk mendapat DID. Namun dia tidak membantah, akan adanya pengaruh dari  kemungkinan keterlambatan  APBD 2015 yang berujung pada gaji DPRD Sungai Penuh yang di stop. Alhasil februari baru bisa rampung pelaksanaannya.

"Kita akan coba jajaki, laporan yang mana yang jadi masalahnya. Kalau Laporan keuangan kita murni sehingga dapat WTP, sangat lengkap laporan,"singkatnya.(oq)