Proyek TPS3R Renah Kayu Embun Rp2,676 Miliar Jadi Sorotan, Siapa Wahyu?
Saat ini, pembangunan fasilitas pengolahan sampah tersebut masih berlangsung. Namun, selain perkembangan pekerjaan fisik, perhatian sejumlah kalangan juga mengarah pada pola pelaksanaan proyek yang selama ini memunculkan pertanyaan mengenai pihak-pihak yang memiliki peran dalam aktivitas pekerjaan konstruksi di daerah tersebut.
Ketua LSM Geger, Zoni Irawan, mengungkapkan bahwa nama Wahyu sudah cukup lama menjadi perbincangan di lingkungan masyarakat, khususnya ketika sejumlah proyek pemerintah di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci mulai berjalan.
Menurut Zoni, penyebutan nama tersebut tidak hanya muncul dalam pembahasan satu paket pekerjaan. Ia mengaku kerap mendengar nama yang sama ketika masyarakat membicarakan sejumlah proyek yang melibatkan perusahaan kontraktor berbeda.
"Sebagian besar paket proyek di Kerinci dan Sungai Penuh yang dikerjakan selama ini, nama Wahyu juga dikenal. Proyek yang dikerjakan pihak ketiga dengan nama perusahaan berbeda, namun nama Wahyu tetap disebut sebagai pengendali proyek yang ada," ungkap Zoni Irawan.
Ia juga menyoroti bahwa meskipun nama Wahyu sering muncul dalam pembicaraan mengenai pelaksanaan proyek, dirinya mengaku belum pernah bertemu langsung dengan sosok yang dimaksud.
Kondisi tersebut, menurut Zoni, justru menimbulkan sejumlah pertanyaan. Sebab, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pemerintah, terlebih ketika pekerjaan tersebut menggunakan anggaran dalam jumlah miliaran rupiah.
Dalam konteks pembangunan TPS3R di Renah Kayu Embun, Zoni kembali menyinggung pola penyebutan nama tersebut. Ia menyebut perusahaan pelaksana proyek kali ini berbeda, tetapi nama Wahyu kembali muncul dalam pembicaraan di kalangan tertentu.
"Seperti proyek TPS3R saat ini di RKE, CV yang berbeda, tetapi di belakang layar tetap nama Wahyu yang disebut," ujarnya.
Meski demikian, penyebutan nama seseorang dalam pembicaraan masyarakat maupun keterangan narasumber tidak serta-merta membuktikan keterlibatan orang tersebut dalam pengelolaan ataupun pengendalian pekerjaan proyek. Karena itu, diperlukan klarifikasi dan penelusuran dokumen untuk memastikan siapa saja pihak yang secara resmi menjalankan kegiatan tersebut.
Proyek Miliaran Rupiah Perlu Transparansi
Pembangunan TPS3R memiliki tujuan penting dalam mendukung pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Melalui konsep Reduce, Reuse, Recycle, fasilitas ini diharapkan mampu mendorong pengurangan sampah sejak sumbernya, pemanfaatan kembali barang yang masih memiliki nilai guna, serta proses daur ulang terhadap material yang memungkinkan.
Dengan nilai anggaran Rp2,676 miliar, pembangunan TPS3R Renah Kayu Embun tentu menarik perhatian masyarakat. Publik memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana pemerintah merencanakan kegiatan, bagaimana kontraktor melaksanakan pekerjaan, serta bagaimana pihak terkait memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui apakah pembangunan tersebut memenuhi spesifikasi teknis, jadwal pekerjaan, dan standar kualitas yang tercantum dalam dokumen kontrak.
Transparansi menjadi bagian penting dalam setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan uang negara. Terlebih, proyek pengelolaan sampah tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan dengan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.
Apabila fasilitas tersebut selesai dan beroperasi sesuai perencanaan, TPS3R dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengurangi volume sampah yang harus dibawa ke tempat pemrosesan akhir.
Namun, keberhasilan program tidak cukup hanya dengan menyelesaikan bangunan. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan sarana pendukung, mekanisme pengelolaan, tenaga operasional, serta keberlanjutan kegiatan setelah proyek konstruksi selesai.
Sorotan terhadap pembangunan TPS3R RKE sekaligus membuka ruang bagi pemerintah dan pihak pelaksana untuk menyampaikan informasi secara terbuka.
Masyarakat berhak mengetahui perusahaan yang memenangkan pekerjaan, nilai kontrak, identitas penanggung jawab perusahaan, konsultan pengawas apabila ada, serta perkembangan realisasi pekerjaan di lapangan.
Informasi tersebut penting agar tidak muncul spekulasi berkepanjangan mengenai pihak-pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaan proyek.
Di sisi lain, apabila terdapat dugaan keterlibatan pihak lain di luar struktur resmi perusahaan pelaksana, maka informasi tersebut perlu ditelusuri melalui bukti dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyebutan nama dalam percakapan publik saja belum cukup untuk menarik kesimpulan mengenai adanya pengendalian proyek oleh seseorang.
Karena itu, klarifikasi dari CV RR Mandiri maupun instansi pemerintah yang menangani kegiatan pembangunan TPS3R di Renah Kayu Embun menjadi penting. Penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan, struktur penanggung jawab, serta pengawasan pekerjaan dapat membantu menjawab pertanyaan yang berkembang di masyarakat.
Begitu pula dengan sosok Wahyu yang Zoni sebut dalam keterangannya. Hak untuk memberikan penjelasan dan menyampaikan bantahan perlu terbuka agar pemberitaan tetap berimbang.
Hingga penyusunan berita ini, belum terdapat keterangan langsung dari Wahyu mengenai penyebutan namanya dalam pembicaraan proyek tersebut. Redaksi juga belum memperoleh klarifikasi dari CV RR Mandiri maupun instansi terkait mengenai tudingan adanya pihak lain yang mengendalikan pekerjaan di luar perusahaan pelaksana.
Dengan demikian, publik masih menunggu penjelasan resmi mengenai pelaksanaan proyek TPS3R senilai Rp2,676 miliar tersebut.
Bagi masyarakat Sungai Penuh, persoalan utama bukan sekadar siapa yang namanya muncul dalam pembicaraan proyek. Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap rupiah anggaran pembangunan benar-benar menghasilkan pekerjaan berkualitas, sesuai kontrak, serta memberikan manfaat nyata bagi kepentingan umum.
Transparansi, pengawasan, dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar pembangunan TPS3R Renah Kayu Embun tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh.
.jpg)
.jpeg)
