Normalisasi Batang Merao Tuai Protes, Warga Desak Kepala BWS Sumatera VI Dicopot
suarakerinci.id, KERINCI- Kinerja Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI kembali menuai kritik masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Sejumlah pekerjaan infrastruktur sumber daya air dipersoalkan karena dinilai belum maksimal, bahkan memunculkan desakan agar pimpinan balai tersebut dievaluasi hingga dicopot dari jabatannya.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah proyek normalisasi Sungai Batang Merao di Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci. Pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola itu dinilai warga belum menyentuh persoalan utama pendangkalan dan sedimentasi sungai.
Warga menduga pengerukan hanya dilakukan pada bagian tertentu, terutama di tepian sungai. Sementara bagian tengah hingga dasar sungai disebut belum tersentuh secara optimal. Kondisi tersebut membuat pekerjaan dipertanyakan karena dinilai lebih menyerupai pembersihan alur sungai daripada normalisasi secara menyeluruh.
"Kalau hanya bagian pinggir yang dikeruk, sementara bagian tengah sungai tidak tersentuh karena jangkauan excavator terlalu pendek, bagaimana normalisasi ini bisa maksimal?" kata Man, salah seorang warga.
Menurut warga, pemilihan alat berat semestinya disesuaikan dengan lebar, kedalaman, serta kondisi sedimentasi sungai. Jika excavator biasa tidak mampu menjangkau bagian tengah, BWS perlu mempertimbangkan penggunaan alat berlengan panjang atau metode pengerukan lain yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Persoalan lain yang memicu protes adalah pembongkaran jembatan di kawasan Ladeh dan Lubuk Sulit. Jembatan yang menjadi fasilitas masyarakat itu disebut dibongkar untuk membuka akses alat berat menuju lokasi pekerjaan.
"Jangan sampai demi memasukkan alat berat, aset masyarakat justru dihancurkan. Kalau jembatan dibongkar, siapa yang bertanggung jawab membangun kembali?" ujar Erlan.
Aris menilai normalisasi Batang Merao sudah lama dinantikan masyarakat. Namun, pekerjaan tersebut harus benar-benar mampu meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung debit air, terutama saat musim hujan.
Masyarakat tidak ingin proyek yang menggunakan anggaran negara hanya menghasilkan perubahan tampilan sungai tanpa menyelesaikan persoalan pendangkalan.
Warga mendesak BWS Sumatera VI segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap metode pengerjaan, kemampuan alat berat, volume pengerukan, serta kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Kepastian pertanggungjawaban atas pembongkaran jembatan juga diminta segera dijelaskan kepada masyarakat.
Kritik tersebut turut mengarah kepada pimpinan BWS Sumatera VI. Warga mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap pekerjaan yang berada di bawah kewenangan balai tersebut. Mereka menilai evaluasi tidak cukup hanya menyasar pelaksana di lapangan, tetapi juga harus menyentuh tanggung jawab pimpinan.
Jika persoalan serupa terus berulang tanpa perbaikan, masyarakat meminta pemerintah pusat mempertimbangkan pergantian Kepala BWS Sumatera VI.
"Selagi pekerjaan masih berlangsung, kami berharap pihak balai segera turun ke lapangan. Evaluasi alat yang digunakan dan jangan abaikan aset masyarakat," tegas Aris.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BWS Sumatera VI belum memberikan keterangan atau klarifikasi terkait keluhan masyarakat tersebut. Seluruh dugaan dan kritik warga tersebut masih memerlukan penjelasan serta pemeriksaan teknis dari pihak berwenang.(qhy)
