Jejak Kelam Festival Sungai Penuh, Pesta Meriah dengan Ribuan Pengunjung, Namun Nihil Kontribusi ke PAD
Kegiatan yang semestinya memberikan dampak ekonomi bagi daerah tersebut kini menyisakan sejumlah pertanyaan, terutama terkait transparansi pengelolaan uang sewa lapak pedagang.
Persoalan ini mencuat setelah muncul informasi bahwa uang sewa lapak yang dipungut selama festival melalui pihak ketiga diduga tidak masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sungai Penuh.
Informasi tersebut menjadi perhatian publik karena kegiatan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan resmi hari jadi Kota Sungai Penuh. Terlebih, pemerintah daerah saat ini tengah berupaya mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan untuk meningkatkan PAD.
Seorang sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengungkapkan bahwa penerimaan pemerintah daerah dari kegiatan festival diduga hanya berasal dari retribusi kebersihan dan parkir. Sementara itu, uang sewa lapak pedagang berada dalam pengelolaan pihak ketiga.
"Ya, informasi yang saya dapat, sewa lapak tidak masuk ke PAD. Yang masuk hanya retribusi kebersihan dan parkir," ungkap sumber tersebut.
Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengelolaan keuangan selama festival berlangsung. Sebab, penyewaan lapak menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak pedagang dengan nilai transaksi mencapai jutaan rupiah.
Berdasarkan keterangan salah seorang pedagang, tarif sewa lapak selama festival bervariasi, bergantung pada ukuran tenda dan lokasi yang mereka tempati.
Pedagang tersebut mengaku harus mengeluarkan uang sebesar Rp5,5 juta untuk menyewa tenda berukuran 5 x 5 meter selama kegiatan berlangsung. Bahkan, ia menyebut terdapat pedagang lain yang membayar hingga Rp7 juta.
"Kami menyewa bervariasi. Kalau tenda saya ini 5 x 5, sewanya selama festival Rp5,5 juta. Ada yang sampai Rp7 juta," ungkap salah seorang pedagang.
Besarnya biaya sewa tersebut memperlihatkan adanya potensi perputaran uang yang cukup besar dari aktivitas perdagangan selama festival. Namun, hingga kini belum terdapat penjelasan terbuka mengenai jumlah keseluruhan lapak, total pedagang yang menyewa, maupun akumulasi penerimaan dari penyewaan tersebut.
Kondisi ini semakin menarik perhatian setelah muncul keterangan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kota Sungai Penuh tidak terlibat langsung dalam pengelolaan lapak pedagang.
Padahal, OPD tersebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas perdagangan dan pembinaan pelaku usaha di daerah.
Saat dikonfirmasi mengenai pengelolaan lapak Festival Sungai Penuh, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh, Jumadil, menyebut bahwa pengelolaan kegiatan tersebut berada di tangan pihak ketiga.
"Pihak ketiga," tulis Jumadil melalui pesan WhatsApp saat memberikan jawaban atas konfirmasi.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sama dan sistem penetapan tarif sewa, Jumadil mengaku tidak mengetahui secara pasti. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mendapat pelibatan dalam urusan pengelolaan lapak pedagang.
"Mereka tidak melibatkan kita untuk urusan itu (lapak pedagang, red). Saya tahu apa itu kontrak PL, tender, swakelola dan lainnya," ungkapnya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pembagian kewenangan antara panitia penyelenggara, pihak ketiga, dan organisasi perangkat daerah terkait.
Jika pengelolaan lapak sepenuhnya berada di tangan pihak ketiga, masyarakat tentu membutuhkan penjelasan mengenai dasar penunjukan pengelola, ruang lingkup kerja sama, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Apalagi, penyewaan lapak berlangsung di tengah kegiatan yang membawa nama Pemerintah Kota Sungai Penuh. Karena itu, aspek administrasi dan transparansi penerimaan perlu mendapat perhatian.
Persoalan ini juga tidak bisa dilepaskan dari upaya pemerintah daerah meningkatkan PAD. Berbagai potensi penerimaan terus didorong agar mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Dengan tarif sewa yang mencapai Rp5,5 juta hingga Rp7 juta per lapak, publik tentu ingin mengetahui berapa total uang yang terkumpul selama festival berlangsung.
Selain itu, perlu ada penjelasan apakah pihak ketiga menjalankan kerja sama berdasarkan kontrak resmi, siapa yang memberikan kewenangan untuk memungut uang sewa, serta apakah terdapat kewajiban kontribusi kepada pemerintah daerah.
Setiap bentuk kerja sama tentu memiliki dasar administrasi dan ketentuan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, dokumen penunjukan, perjanjian kerja sama, serta mekanisme penerimaan menjadi hal penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat.
Tidak hanya sewa lapak, persoalan tarif parkir selama Festival Sungai Penuh juga sempat menjadi sorotan. Penarikan biaya parkir di sekitar lokasi kegiatan sebelumnya ramai diperbincangkan masyarakat.
Kondisi tersebut membuat transparansi pengelolaan penerimaan festival semakin penting. Pemerintah perlu menjelaskan siapa pihak yang bertanggung jawab atas pemungutan, berapa jumlah penerimaan, serta bagaimana mekanisme penyetoran retribusi kebersihan dan parkir ke kas daerah.
Sebab, festival yang melibatkan pedagang, pelaku UMKM, pengunjung, dan berbagai unsur pemerintah daerah semestinya tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang terukur bagi daerah.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi Pemerintah Kota Sungai Penuh mengenai dugaan tidak masuknya uang sewa lapak ke dalam PAD maupun dasar penetapan tarif oleh pihak ketiga.
Publik kini menunggu penjelasan dari panitia penyelenggara, pemerintah daerah, serta pihak pengelola mengenai jumlah lapak yang tersewa, total uang yang terkumpul, dasar penunjukan pihak ketiga, dan mekanisme pertanggungjawaban penerimaannya.
Jika memang pihak ketiga memperoleh kewenangan mengelola lapak, pemerintah perlu membuka informasi mengenai dasar kerja sama tersebut. Sebaliknya, apabila terdapat penerimaan yang menjadi hak daerah, pemerintah harus menjelaskan mekanisme pencatatan dan penyetorannya sesuai ketentuan.
Festival Sungai Penuh telah berakhir, tetapi pertanyaan mengenai pengelolaan uang sewa lapak belum memperoleh jawaban tuntas. Kini, masyarakat menunggu keterbukaan Pemerintah Kota Sungai Penuh agar persoalan tersebut mendapat penjelasan berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.(qhy)
