Masyarakat Desak Program P3-TGAI di Kerinci dan Sungai Penuh di Audit Ketat
Tidak tanggung-tanggung, masyarakat berharap pihak Dirjen SDA dan Inspektorat Jendral KemenPUPR RI bisa menggandeng BPK RI dalam melaksanakan Audit pelaksanaan proyek yang bernilai lebih Rp 190 juta perlokasinya tersebut.
Pasalnya sejauh ini ada banyak Permasalahan yang dikeluhkan masyarakat, diantaranya kelompok tani penerima manfaat yang dinilai hanya sebatas formalitas, lemahnya pengawasan dari pihak terkait, hingga kualitas bangunan yang diragukan. Bahkan, di beberapa lokasi, pembangunan drainase diduga dilakukan tanpa galian pondasi.
“Kita minta transparansi dalam kegiatan P3-TGAI ini, karena secara tidak langsung akan merugikan masyarakat tani di Kerinci dan Sungai Penuh selaku penerima manfaat nantinya,” ungkap Roni, salah seorang warga.
Ia juga berharap pihak Kementerian PUPR bisa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan ini ke depan, agar program benar-benar menyentuh kelompok tani yang nyata keberadaannya.
“Program ini sangat baik, tapi alangkah baiknya dilaksanakan oleh kelompok tani yang jelas, bukan titipan. Sehingga selain membantu pengairan sawah masyarakat, juga bisa membuka lapangan kerja baru,” pungkasnya.(qhy)
.jpeg)
.jpeg)
