Heboh, Diduga Kontrak Politik Al-Azhar Tersebar
Dalam surat yang diduga kontrak politik tersebut ada 3 poin penjanjian antara Al-Azhar dengan lima Partai pengusung yang beredar, yang diketahui oleh masing-masing ketua Parpol dan ketua Koalisi Partai, yakni:
1. Dalam penyusunan struktur OPD/SKPD akan melibatkan Tim Koalisi dan menyanggupi dan memenuhi 9 (sembilan) eselon II dan diusulkan oleh Koalisi Partai pengusung, serta 18 (delapan belas) untuk jabatan eselon III.
2. Mengakomodir penerimaan karyawan/karyawati PDAM TIRTA KHAYANGAN sebanyak 9 (sembilan) orang.
3. Mengakomodir dan merealisasikan pekerjaan belanja modal sebanyak 5 persen dari APBD kota Sungaipenuh, setiap tahunnya.
Dengan beredarnya kontrak politik ini, secara otomatis sangat jelas, arah dan kebijakan yang akan diambil nantinya dibawah tekanan dan kepentingan Partai. Sehingga, dapat diprediksi, kalau Al-Azhar jadi pemimpin kedepan, dengan jargon Jujur, Adil dan Sejahtera (Juara) akan tinggal kenangan.
"Kalau memang ini benar, saya sangat kecewa dengan Paslon Alfin-Azhar, bagaimana ingin membentuk pemerintahan yang bersih. Kalau jatah untuk Partai koalisi sudah dibagikan sebelum disahkan", ungkap M. Hadil, salah seorang masyarakat kota Sungaipenuh dengan nada kecewa.
Jika benar ada kontrak terebut, lanjutnya maka bisa dipastikan pemerintahan yang dijanjikan bersih akan ternodai. Sehingga dia pesimis jargon Juara bisa terwujud.
"Kalau sudah ada kontrak politik begini, tentu pemerintahan Al-Azhar akan dikendalikan oleh Partai pengusung, ditambah lagi kepentingan Timses dan Tim pemenangan yang akan meminta jatah. Allahhua'lam pemerintahan yang Jujur, Adil dan Sejahtera bisa terwujud",sebutnya.(qhy)
.jpeg)
