Protes Ketidakadilan Pemberian Jasa Pelayanan, Karyawan RSUD MHAT Gelar Aksi Damai

Suarakerinci.id, SUNGAIPENUH- Belum kelar soal permasalahan pelayanan, RSUD MHAT Sungai Penuh kembali disorot. Kali ini dalam hal Jasa pelayanan petinggi RSUD MHAT Sungai Penuh yang jadi sorotan, hingga berujung pada aksi damai yang digelar karyawan RSUD MHAT Sungai Penuh.

Karyawan RSUD MHAT Sungai Penuh memprotes akan adanya kesenjangan dari Remunisasi di lingkup RSUD MHAT Sungaj Penuh, terutama jasa pelayanan dari pemangku jabatan setingkat kasi hingga direktur yang jauh timpang dari karyawan RSUD MHAT Sungai Penuh.

Dimana nominal jasa pelayanan antara Direktur dengan Dokter dan staf yang tidak ada keadilan dan terlalu jauh selisih. Sementara fakta dilapangan, staf yang lebih banyak bekerja. 

"Kami tahu, dimana-mana namanya Direktur tentu dapat banyak jasa pelayanan, akan tetapi kejadian di RSUD MHA Thalib ini terlalu jauh selisihnya," bebernya.

Untuk 6 Bulan, jasa pelayanan yang diterima Direktur RSU MHA Thalib yakni Iwan Suwindra menerima hingga Rp 230 Juta. Sementara Dokter ada yang dapat Rp 3 juta dan staf hanya mendapatkan Rp 1,8 Juta.

"Makanya kita menggelar aksi damai memprotes permasalahan ini. Kamis (24/8) aksi damai telah kita laksanakan di halaman RSUD MHAT Sungai Penuh, hari ini jumat (25/8) kita kembali menggelar aksi damai ke Kantor Walikota Sungai Penuh,"katanya.

Sejumlah hal akan dipertanyakan pihaknya, lanjutnya seperti ketidakadilan dalam pembagian jasa pelayanan, hingga meminta Walikota Sungai Penuh membatalkan Perwako Nomor 28 tahun 2023 tentang Remunisasi RSUD MHAT Sungai Penuh.

"Kita minta penyusunan Perwako bisa transparan dan dalam pembentukannya hendaknya melibatkan seluruh pegawai RSUD MHAT Sungai Penuh,"pintanya.

Sementara itu, sebelumnya menanggapi permssalahan tersebut Dirut RSUD MHAT Sungai Penuh, Iwan Suwindra menyebutkan terkait jasa pelayanan sudah melalui proses dan sesuai aturan yang ada. 

"Persoalan sekarang RS kita belum punya EMR dan Billing System, sehingga data pelayanan masih manual," ungkapnya.

Alhasil,  seakan-akan karyawan merasa dirugikan. Pihak manajemen tetap menginput sesuai data yang diterima dari bawah. 

"Kita berharap kedepannya apabila EMR sudah ada, akan tergambarkan langsung siapa mengerjakan apa. Terkait jasa, saya sampaikan sudah sesuai aturan karena saya juga melayani pasien," tegasnya.(qhy)