Pembuangan Sampah di TPA RKE Kembali Aktif, Ferry Tegaskan Masyarakat Tak akan Mundur
Mesi demikian tokoh masyarakat Kumun Debai tetap bersikukuh untuk tidak mundur dan tetap mengecam pembuangan sampah ke TPA di RKE yang diketahui berstatus illegal dan berada di hutan produksi.
"Sekarang tidak ada pemblokiran. Truck sampah bebas seperti biasa membuang sampah," ungkap salah seorang warga Kumun Debai.
Kadis LH Sungaipenuh, Khairul membenarkan aktivitas pembuangan sampah di TPA RKE masih berjalan. Namun, pihaknya masih melakukan rapat berkaitan masalah tersebut.
"Ya, begitulah (lancar,red). Sekarang kita sedang rapat bersama pak asisten terkait persoalan itu," ungkapnya, Kamis (13/1).
Sementara itu, Ferry Siswadhi, dikonfirmasi kembali menegaskan bahwa pihaknya belum mundur. Perjuangan menuntut TPA RKE ditutup masih akan terus berlanjut.
"Memang sekarang lepas tidak ada pemblokiran. Tapi kita tidak akan mundur, kita tetap komitmen dengan apa yang telah kita mulai, hingga TPA itu ditutup. Kecuali TPA itu legal sesuai UU, itu kita siap mundur," ungkapnya.
Dikatakannya, saat pemblokiran Senin (10/1) lalu, utusan pemkot mengaku akan pertemuan pada Rabu (12/1), namun pada Senin malam justru menerobos blokiran.
"Sikap itu tidak sesuai dengan komitmen pemkot saat itu. Sehingga pertemuan yang direncanakan Rabu kemaren batal, dan kita juga tidak mau lagi dijanjikan, kita tetap meminta TPA tersebut ditutup, tak ada lagi dialog, untuk apa," ungkapnya.
Dia mengatakan, situasi saat ini berbagai isu yang disebarkan oleh oknum yang pro pemkot, mulai dari isu menyebutkan ada kepentingan pribadi orang yang saat ini berjuang, sampai menakuti masyarakat jika ikut aksi akan ditangkap polisi.
"Kita tidak tinggal diam, kita juga saat ini melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak dari sampah jika terus dibuang di RKE. Dan saya tegaskan, tidak ada satupun kepentingan pribadi disini, termasuk menjatuhkan Walikota Ahmadi, juga tidak, saya sendiri adalah tim Ahmadi yang ikut berjuang memenangkan beliau," ungkapnya.
Dia menjelaskan aksi pertama merupakan sikap yang diperlihatkan masyarakat menolak RKE dijadikan TPA. Perjuangan tidak berhenti sampai disitu, akan ada aksi lanjutan.
"Jika pemkot dan Walikota tidak juga menyadari itu, dan tidak juga dihentikan aktivitas pembuangan sampah, kita pasti akan melakukan aksi lanjutan. Jangan lah kita ini bersama-sama melawan undang-undang, sudah jelas TPA itu illegal tanpa izin," tegasnya.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Kerinci ini, juga menambahkan, bahwa didalam hal pengamanan TPA RKE, para oknum pejabat dan pro pemkot yang berasal dari Kumun Debai dimanfaatkan dan dijadikan alat.
"Malah sekarang ini oknum-oknum termasuk oknum pejabat di Kumun dijadikan alat untuk mengawal tempat pembuangan sampah illegal tersebut. Soal jabatan itu merupakan kepentingan pribadi orang-orang tertentu bukan masyarakat," sebutnya.
Selain itu, lanjit dia, isu yang dimainkan ditengah masyarakat tersebut bermuatan politik 'adu domba' terhadap sesama masyarakat Kumun Debai.
"Ini politik 'adu domba' yang melemahkan perjuangan masyarakat Kumun Debai. Namun insyaa Allah kami tidak akan terpengaruh dengan isu tersebut, dan kembali saya tegaskan kami tidak akan mundur," tegasnya.(qhy)
