Ngeri !!! Diduga 'Serangan Fajar' Pilkades Capai Rp 300 ribu Perorang, Dinas PMPD Sungai Penuh Dinilai Kurang Tegas
Suarakerinci.com, SUNGAIPENUH- Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), sejumlah Calon Kepala Desa mulai melakukan strategi politik, tidak terkecuali melakukan 'serangan Fajar' atau Money Politik.
Tidak tanggung-tanggung ada beberapa Calon Kepala Desa di Sungai Penuh diduga telah melancarkan aksi yang sangat dilarang tersebut, bahkan angka siraman fajar mencapai angka Rp 300 hingga Rp 500 ribu perorangnya.
"Di daerah kami jumlah siraman bagi masyarakat beragam ada yang Rp 300 ribu, bahkan sampai Rp 500 ribu,"ungkap warga Kecamatan Kumun Debai.
Kondisi ini sangat ironis, mengingat untuk mengincar jabatan Kepala Desa money politin sudah berlaku, dengan dana yang sangat menggiyurkan. Secara logika ini tentunya sangat merugikan desa yang menggelar pilkades tersebut nantinya.
"Jika saja kalah, secara otomatis akan membuat calon kades menyesal bahkan bisa jadi depresi. Kondisi ini yang seringkali menimbulkan gejolak dan mengganggu ketertiban desa nantinya,"sebut tokoh muda sungai Penuh, Rudi.
Ditambahkannya, seharusnya permasalahan ini harus diantisipasi sejak dini oleh Pemkot Sungai Penuh, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kota Sungai Penuh.
"Harusnya jauh sebelum pemilihan Pemdes turun, mensosialisasikan ke masyarakat dan para calon kades untuk menghindari money politik, serta membuat surat perjanjian atau segala macamnya bagi calon kades agar tidak melakukan praktek money politik,"jelasnya.(per)
Tidak tanggung-tanggung ada beberapa Calon Kepala Desa di Sungai Penuh diduga telah melancarkan aksi yang sangat dilarang tersebut, bahkan angka siraman fajar mencapai angka Rp 300 hingga Rp 500 ribu perorangnya.
"Di daerah kami jumlah siraman bagi masyarakat beragam ada yang Rp 300 ribu, bahkan sampai Rp 500 ribu,"ungkap warga Kecamatan Kumun Debai.
Kondisi ini sangat ironis, mengingat untuk mengincar jabatan Kepala Desa money politin sudah berlaku, dengan dana yang sangat menggiyurkan. Secara logika ini tentunya sangat merugikan desa yang menggelar pilkades tersebut nantinya.
"Jika saja kalah, secara otomatis akan membuat calon kades menyesal bahkan bisa jadi depresi. Kondisi ini yang seringkali menimbulkan gejolak dan mengganggu ketertiban desa nantinya,"sebut tokoh muda sungai Penuh, Rudi.
Ditambahkannya, seharusnya permasalahan ini harus diantisipasi sejak dini oleh Pemkot Sungai Penuh, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kota Sungai Penuh.
"Harusnya jauh sebelum pemilihan Pemdes turun, mensosialisasikan ke masyarakat dan para calon kades untuk menghindari money politik, serta membuat surat perjanjian atau segala macamnya bagi calon kades agar tidak melakukan praktek money politik,"jelasnya.(per)
