Walikota Sungai Penuh Sampaikan Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018
Suarakerinci.com, SUNGAIPENUH- Walikota Sungai Penuh H. Asafri Jaya Bakri( AJB) didampingi Wakil Walikota Sungai Penuh, H.Zulhelmi, Rabu, (26/6) menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh dengan agend Penyampaian Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh tahun Anggaran 2018.
Pada sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sungai Penuh, Fikar Azami Walikota Sungai Penuh, H Asafri Jaya Bakri menyampaikan laporan Pertanggunjawaban pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2018 yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh eksekutif, untuk disampaikan kepada dewan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018.
Dalam sambutannya, Walikota Sungai Penuh, H Asafri Jaya Bakri menyampaikan dalam peraturan pemerintah No.12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ditegaskan bahwa kepala daerah menyampaiakan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.
"Berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Daerah (BPK) paling lambat 6 (Enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir,"ungkapnya.
Dikatakannya, hasil pemeriksaan atas laporan keuagan pemerintah daerah (LKPD) Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2018 oleh BPK RI Perwakilan Pronvinsi Jambi telah memberikan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP.
"Sebagaimana diketahui Predikat Opini WTP telah diraih oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh sebanyak 7 (Tujuh) kali dari LKPD tahun anggaran 2009-2018 dan berturut turut dari 2014 sampai 2018,"sebutnya.
Ditambahkannya, hal ini membuktikan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh tahun 2018 telah didasarkan dan disesuaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu peraturan daerah No.08 tahun 2018 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018.
"Dan peraturan Walikota Sungai Penuh No.35 tahun 2018 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2018,"jelasnya.(adv/per)
Pada sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sungai Penuh, Fikar Azami Walikota Sungai Penuh, H Asafri Jaya Bakri menyampaikan laporan Pertanggunjawaban pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2018 yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh eksekutif, untuk disampaikan kepada dewan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018.
Dalam sambutannya, Walikota Sungai Penuh, H Asafri Jaya Bakri menyampaikan dalam peraturan pemerintah No.12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ditegaskan bahwa kepala daerah menyampaiakan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.
"Berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Daerah (BPK) paling lambat 6 (Enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir,"ungkapnya.
Dikatakannya, hasil pemeriksaan atas laporan keuagan pemerintah daerah (LKPD) Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2018 oleh BPK RI Perwakilan Pronvinsi Jambi telah memberikan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP.
"Sebagaimana diketahui Predikat Opini WTP telah diraih oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh sebanyak 7 (Tujuh) kali dari LKPD tahun anggaran 2009-2018 dan berturut turut dari 2014 sampai 2018,"sebutnya.
Ditambahkannya, hal ini membuktikan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh tahun 2018 telah didasarkan dan disesuaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu peraturan daerah No.08 tahun 2018 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018.
"Dan peraturan Walikota Sungai Penuh No.35 tahun 2018 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2018,"jelasnya.(adv/per)
.jpeg)
