Habiskan Anggaran Ratusan Juta, Bimtek BPD Sungai Penuh Di Jambi Disorot
Kegiatan yang berlangsung 23–26 September 2026 itu disebut diikuti sekitar 325 anggota BPD dari 65 desa. Masing-masing desa mengirim rata-rata lima anggota.
Informasi yang diterima menyebutkan biaya kegiatan mencapai sekitar Rp2,5 juta per peserta. Jika dikalikan 325 peserta, nilainya mencapai sekitar Rp812,5 juta.
Namun, angka tersebut masih berupa perhitungan berdasarkan informasi biaya per peserta dan belum mendapat penjelasan resmi mengenai rincian maupun sumber anggarannya.
Sorotan semakin mengemuka karena kegiatan disebut berlangsung di Jambi, bukan di Kota Sungai Penuh.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efisiensi. Selain biaya pelatihan, peserta juga membutuhkan perjalanan, akomodasi, konsumsi dan kebutuhan lainnya selama kegiatan.
Seorang kepala desa di Kota Sungai Penuh membenarkan bahwa anggota BPD dari desanya mengikuti Bimtek di Jambi.
“BPD kita juga ikut pelatihan di Jambi, ada yang berangkat pagi tadi, ada yang malam tadi,” ujarnya.
Aktivis Kerinci, Yudi, menilai peningkatan kapasitas BPD memang penting. Namun, menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan efisiensi, termasuk dalam menentukan lokasi kegiatan.
“Ini kan lagi efisiensi, masa Bimtek juga digelar tempatnya di Jambi lagi. Kalau mau melaksanakan pelatihan di Sungai Penuh saja untuk menekan biaya. Secara logika Dinas Pemdes harus memikirkan itu,” kata Yudi.
Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan alasan memilih Kota Jambi serta memastikan biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat kegiatan.
Persoalan utama bukan keberadaan Bimtek, melainkan transparansi anggaran. Pemerintah perlu menjelaskan apakah biaya Rp2,5 juta per peserta sudah mencakup transportasi, penginapan, konsumsi, narasumber, tempat kegiatan, materi, dan kebutuhan lainnya.
Jika jumlah peserta 325 orang dan biaya per peserta benar Rp2,5 juta, maka estimasi Rp812,5 juta perlu dibuka secara rinci agar publik dapat mengetahui penggunaannya.
Kepala Dinas Pemdes Kota Sungai Penuh, Setra Delpi, melalui WhatsApp. Setra hanya memberikan jawaban singkat.
“Lapin,” tulisnya.
Jawaban tersebut belum menjelaskan nilai anggaran, sumber pembiayaan, jumlah peserta maupun alasan pemilihan Kota Jambi sebagai lokasi kegiatan.
Karena itu, penjelasan lebih lengkap dari pemerintah daerah dan pihak penyelenggara masih diperlukan agar informasi mengenai Bimtek BPD tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi.
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, transparansi menjadi penting. Peningkatan kapasitas BPD tetap dibutuhkan, tetapi perencanaan dan penggunaan anggarannya juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.(qhy)
.jpg)
.jpeg)
