OPD Mengeluh Terlalu Banyak Pokir, Masyarakat Pertanyakan Kinerja Dewan
Informasi yang dihimpun menyebutkan, hampir seluruh dinas kini harus menyesuaikan program kerja mereka dengan usulan proyek pokir dari para wakil rakyat tersebut. Kondisi ini dinilai membuat ruang gerak OPD menjadi sempit, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Salah seorang pejabat Pemkab Kerinci yang enggan disebut namanya mengaku, dominasi proyek pokir menyebabkan sejumlah program prioritas yang seharusnya menyentuh kebutuhan masyarakat justru terpinggirkan.
“Sekarang hampir semua dinas ada proyek pokir. Akibatnya kami kesulitan menyusun program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Fenomena ini turut memicu sorotan publik. Sejumlah warga mempertanyakan komitmen DPRD Kerinci dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar kepentingan politik.
Belum lama ini, keterlambatan pembahasan APBD Perubahan (APBDP) 2025 juga ramai diperbincangkan. Sumber di internal pemerintahan menyebut, proses tersebut tersendat karena tarik-ulur antara pihak eksekutif dan legislatif terkait permintaan tambahan alokasi proyek pokir.
Masyarakat berharap agar persoalan ini dapat segera diselesaikan secara terbuka dan akuntabel. Pemerintah dan DPRD diminta kembali fokus pada pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan hanya proyek berbasis kepentingan politik sesaat.(qhy)
.jpeg)
.jpeg)
